AMBON, Siwalimanews – Menyikapi ren­ca­na Pe­me­rintah Pusat yang akan me­naikan harga Bahan Bakar Mi­nyak (B­BM) se­cara nasio­nal, ratu­san maha­sis­wa ya­ng ter­ga­bung dida­lam Him­pu­nan Ma­ha­­siswa Islam IHMI) me­nye­run­duk Kantor Gubernur Ma­luku dan DPRD Ma­luku, Kamis (1/9).

Sebelum menuju Kan­tor Gu­bernur Maluku ra­tusan maha­siswa ini mela­kukan demonstrasi dide­pan stasiun pengisian Ba­han Bakar Umum (SP­BU) Kebun Cengkeh. Aksi para mahasiswa ini mendapat du­kungan dari warga sekitar yang melin­tas di kawasan tersebut.itu.

Dalam demonstrasi tersebut, ratu­san mahasiswa HMI ini membawa sejumlah pamflet yang bertuliskan, Tolak Kenaikan BBM, Rakyat Bukan ATM, Berantas Mafia Migas dan Tambang, Cabut Kebijakan Kenai­kan Tarif Dasar Listrik, serta Rakyat Bukan Mesin pencetak Uang’.

Usai berorasi kurang lebih 20 menit, ratusan mahasiswa ini long­march dari jalan jenderal Sudirman menuju ke Kantor Gubernur di Jalan Pattimura.

Tiba di Kantor Gubernur, ratusan massa HMI ini melakukan orasi diatas mobil pick up dengan me­nggunakan alat pengeras suara. Para demonstran ini meminta Gu­bernur Maluku Murad Ismail untuk menemui mereka.

“Hargailah kami bapak Gubernur Maluku yang terhormat,” teriak Ketua HMI Cabang Ambon, Afrizal Mukadar saat berorasi di depan gerbang kantor gubenrur.

Ia menegaskan, Indonesia baru saja berangsur pulih dari pandemi Covid-19, oleh sebab itu, kenaikan BBM dipastikan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi rak­yat dan dipatsikan akan menambah angka kemiskinan di Maluku.

Padahal Maluku sesuai data BPS, merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, itu artinya, Maluku termasuk wilayah Indonesia timur yang sangat terdampak terhadap kenaikan BBM.

“Coba teman-teman bayangkan ba­gaimana kita hidup di provinsi yang miskin dengan tingkat kesejah­teraan yang sangat tidak baik, apalagi ditambah dengan kenaikan BBM. Ini jelas akan menyusahkan kita rakyat kecil,” cetusnya.

Masih dalam orasinya, Afrizal juga menegaskan, kenaikan BBM bersubsidi juga diapstikan akan berdampak terhadap pelaku UM­KM.

“Pak Gubernur yang kami hormati tolang hargailah kami pak, bapak sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus ambil langkah di daerah pak, jangan cuma diam,” teriak Afrizal lagi.

Dalam aksi ratusan massa dari HMI ini, mereka juga minta agar mafia kasus tambang harus diusut, sebab mereka tidak memikirkan masalah lingkungan, namun hanya memperkaya diri. Itu terbukti dimana kejadian banjir bandang terjadi di beberapa daerah, disebabkan pihak perusahan tambang yang mengeks­plorasi hutan secara liar.

Selain itu HMI juga minta agar dilakukan pencabutan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, sebab lebih menyangsarakan rakyat kecil. Untuk itu gubenrur selaku perpan­jangan tangan dari Pemerintah Pusat harus peka melihat hal ini.

Lantaran aksi mereka tak digubris oleh gubernur para pejabat di pem­prov, membuat ratusan mahasiswa ini geram, bahkan mereka menye­butkan kalau sejak terpilih sebagai Gubernur Maluku Murad Ismail malas berkantor dan lebih memilih aktivitas kantornya dipindahkan ke rumah pribadinya di Wailela.

Usai melakukan orasi secara ber­gantian dan tak ada satupun pejabat yang menemui mereka, massa HMI ini kemudian membubarkan diri, dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih banyak lagi untuk melakukan aksi yang sama, namun di kediaman pribadi Murad Ismail di Wailela, dikerjakan dan masyarakat setempat juga tidak bisa menikmati air bersih. (S-25)