AMBON, Siwalimanews – Guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka Bank Indonesia Perwakilan Maluku terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD.

Bahkan, saat ini, tujuh pemerintah daerah telah berstatus pemda digital, sementara lima pemda lainnya berstatus maju.

“Transaksi non-tunai melalui QRIS di Maluku mengalami peningkatan signifikan. Pada Januari 2025, volume transaksi QRIS tumbuh 144,44% (yoy) dengan total 478 ribu transaksi. Jumlah pengguna QRIS telah mencapai 149 ribu orang, sementara merchant yang menerima QRIS sebanyak 85 ribu,” urai Kepala Perwakilan BI Maluku M Latif dalam acara desiminasi laporan perekonomian Maluku dan temu wartawan di salah satu hotedi Ambon, Kamis (13/3).

Menurut Latif, untuk meningkatkan literasi keuangan digital, maka BI Maluku terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye PEKA (Peduli, Kenali, dan Adukan).

“Kampanye ini bertujuan untuk memastikan transaksi digital yang aman serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen di sektor keuangan,”katanya.

Dengan langkah ini, BI Maluku berharap dapat menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Semengtara itu, saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriyah, BI juga telah memastikan ketersediaan uang tunai bagi masyarakat melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI).

Bahkan, BI telah menyiapkan kebutuhan uang sebesar Rp756,3 miliar, yang terdiri dari Rp706,3 miliar uang pecahan besar dan Rp50,01 miliar uang pecahan kecil.

“Layanan penukaran uang akan tersedia di 29 titik layanan, termasuk 12 titik layanan kas keliling di lokasi strategis, 14 titik di kantor perbankan, dan 3 titik di Kas Titipan. Masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran uang melalui platform PINTAR di https://pintar.bi.go.id,” jelas Latif.(S-25)