AMBON, Siwalimanews – Ketua DPC Partai Nasdem Mourits Tamaela menegaskan, rencana rotasi jabatan atau perombakan birokrasi di jajaran Pemerintah Kota Ambon, selain harus memperhatikan kapasitas, juga mempertimbangkan moralitas dan integritas para pejabat yang akan dirotasi.

Selain itu juga harus miliki kapasitas, apalagi pemkot sudah melakukan job fit, bahkan hasilnya sudah berada ditangan walikota, untuk itu selaku mitra, pihaknya berharap, bahwa hasil itu benar-benar memberikan referensi awal bagi walikota untuk menentukan siapa yang akan duduk pada posisi yang sesuai dengan kapasitasnya.

“integritas dan moralitas itu penting, karena kita butuh kerja, karena kalau kemampuan dan kapasitas seseorang itu tidak mampuni dibidangnya, jangan dipasang, sehingga tugas leadersif dari masing-masing pimpinan OPD itu bisa berjalan dan mendukung 11 program kerja walikota,” usul Tamaela kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (20/2).

Sementara untuk pimpinan OPD pengumpul kata Tamaela, harus punya kemampuan, artinya jika tidak mampu mendrive potensi-potensi PAD, maka tidak perlu dipasang sebagai pimpinan OPD tersebut.

“Artinya, keterkraetif dia untuk jangkau ruang-ruang potensi PAD, sebab yag ada selama ini tidak bisa dijangkau, maka itu yang harus diukur, sehingga kapasitas dari pada OPD masing-masing itu dia good will,” tutur Wakil ketua Komisi III ini.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon Lucky Upulatu Nikijukuw menambahkan, para pimpinan OPD pengumpul, harus profesional dan punya integritas untuk mendukung dan mambeck up tugas dari walikota.

Rotasi jabatan juga harus dilakukan bukan soal like and this like, siapa dekat dan siapa jauh, tetapi bagaimana selaku walikota melihat siapa yang punya kapasitas, integritas, yang dapat mendorong dan mendukung berbagi fungsi, teristimewa 11 program prioritas dari walikota.

“Soal siapa yang diduga terkait dengan mantan walikota kemarin, saya kira pa walikota sudah bisa tahu, kan  belum punya kekuatan hukum, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa si A si B kasus sebelumnya lalu dia tersangkut masalah hukum, kan belum dan pa wali juga punya penilaian tersendiri soal siapa yang punya kapasitas, kemampuan dan profesionalnya,” ucap Nikijuluw.

Ia mengaku, hampir 8 bulan memimpin, walikot tentu lebih mengenal dan memahami secara person, siapa orang-orang yang bisa mendukung dan menopang 11 program prioritasnya.

Namun, bicara soal karakter pejabat tertentu, terutama mereka yang kemarin diduga terlibat dalam kasus mantan walikota, itu bicara tentang integritas, bukan soal siapa dekat dan siapa jauh, tetapi siapa yang mampu mendorong dan mendukung tugas walikota.

“Job fit itu wajib dan yang lebih tahu kan pak wali, soal pertimbangan nama-nama yang terlibat dengan mantan, inikan belum ada putusan hukum tetap atau mereka sudah tersangka. Artinya jib fit itu berkaitan dengan rotasi birokrasi pemkot, ini diperlukan untuk menilai layak tidaknya. Saya kira pa wali punya penilaian tersendiri,” tandas Nikijiluw.(S-25)