AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku M Hatta Hehanusa mengecam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lantaran tak adanya alokasi anggaran yang diperuntukan bagi penanganan dampak bencana.

kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (29/5) Hehanusa menegaskan, persoalan minimnya anggaran BPBD terjadi selama beberapa tahun belakangan ini, hal itu terus diingatkan, namun tak ada perhatian dari pemprov.

“Bayangkan saja hampir setiap tahun anggaran bagi BPBD tidak ada, kalaupun ada itu cuma kecil sementara kondisi Maluku saat ini cukup tinggi potensi bencananya,” kesal Hehanussa.

Pemprov Maluku kata Hehanussa, mestinya menjadikan BPBD sebagai OPD prioritas untuk dialokasikan anggaran yang memadai, agar ketika terjadi bencana BPBD dapat bergerak. Namun, faktanya, ketika terjadi bencana alam, justru BPBD Maluku tak dapat berbuat apa-apa, selain menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

“BPBD ini harus jadi prioritas dan perhatian gubernur maupun sekda, sebab persoalan bencana sangat miris, masa bencana terjadi dimana-mana, tapi BPBD tidak bisa berbuat apa-apa, kasihan ini BPBD,” ujarnya.

Menurutnya, gubernur harus mencari sumber keuangan agar bisa terpenuhi anggaran bagi BPBD dalam menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana, bukan sebaliknya mengharapkan anggaran pusat untuk penangangan bencana.

Selain itu, keberpihakan APBD dalam penanganan dampak bencana sangat penting, sebab begitu banyak lokasi bencana yang hingga kini belum ditangani dengan alasan menunggu persetujuan dan anggaran dari pemerintah pusat

“Selama ini hanya mengharapkan penanganannya dilakukan BPJN, lalu Pemprov Maluku ada dimana? Jadi kedepan harus ada alokasi anggaran agar BPBD dapat mengintervensi dampak bencana,” tegasnya.(S-20)