AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafry Taihuttu minta kepada pemkot agar  pembangunan Kota Ambon kedepan tidak hanya fokus pada masalah infrastruktur semata, tetapi juga bagaimana membangun jiwa dan mental masyarakatnya.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafry Taihuttu berkaitan dengan semakin tingginya penyebaran HIV/AIDS di Kota Ambon.

“Muncul penyakit sosial saat ini, oleh karena itu ke depan, jangan hanya fokus pada pembangunan kota ini dari sisi infrastruktur saja, tetapi juga jiwanya dan mental masyarakat di kota ini,” ujar Taihuttu kepada Wartawan, di Baileo Rakyat, Belakang Soya, Selasa (5/9).

Menururnya, minset pemerintah hari ini sudah harus dalam kerangka berpikir seperti itu dan keseriusan itu ditunjukan lewat kerja DPRD, dimana khusus Komisi I akan bermitra secara baik dengan pemkot untuk membangun jiwa dan mental masyarakat bersama Dinas Kesehatan, Sosial, Disnaker dan Capil, agar dilakukan langkah-langkah pencegahan, mengingat sampai hari ini, sesuai data Dinkes jumlah penderita HIV/AIDS sangat mencemaskan.

“Oleh karena itu, persoalan ini harus ada kebijakan bersama pemerintah dengan DPRD, jadi tidak hanya sekedar bicara. Kita berharap kedepan, Ambon tidak hanya kebal dari sisi badannya, tetapi juga jiwanya,”tandasnya.

Menurutnya, Ambon diusia 448 tahun ini sudah sangat matang dalam hal menunjukan eksistensi diri sebagai ibu kota provinsi, karena itu, ada banyak problem yang muncul disana-sini. Untuk itu, DPRD akan selalu bersama pemkot untuk bergerak maju, karena persoalan ini sangat meresahkan.

Selain itu, pihaknya juga merasakan munculnya kaum miskin perkotaan dengan melihat berbagai masalah, seperti diantaranya masalah PKL yang menjadi problem.

“Belum lagi data pencari kerja yang kian membludak hingga 12 ribu. Tetapi kalau didata per desa/negeri dan kelurahan, maka grafik itu akan menanjak diangka 20 ribuan. Itu data primer Disnaker. Belum lagi kita diperhadapkan dengan moratorium PNS, dimana perekrutmen pegawai dibatasi, dan itu adalah kebijakan negara yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” ucapnya.

Jafri mengaku, yang menjadi problem bagi pencari kerja di Kota Ambon, adalah soal asas kembali ke nol, atau perbanding angka pensiunan ditambah dengan pasing grate, itu menjadi kendala bagi kaum pencari kerja di Kota Ambon. Belum lagi kaum urban dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ambon, ada Maluku Tengah dan lainnya yang diprediksi sekitar 3.000an yang masuk di Kota Ambon.

“Belum lagi provinsi lain yang ada di Kota Ambon, seperti diantaranya Papua, Sulawesi Tenggara dan lainnya yang akan muncul saat penerimaan pegawai, TNI-Polri dan lainnya. Dan itu tentu menjadi problem. Kedepan ini harus ada solusi. Ini  yang harus kita bangun ke depan, baik infrastruktur, jiwa dan minset, agar Ambon semakin kuat,” tandasnya. (S-25)