AMBON, Siwalimanews – Guna terwujudnya program strategis nasional Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port, perlu ada strategi yang tepat sasaran dari Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk anggota DPR RI dapil Maluku dan DPRD Maluku.

Penegasan itu disampaikan tokoh politik Maluku, Hamzah Sangadji kepada Siwalimanews di Ambon, Jumat (4/2), merespon belum adanya kepastian pembangunan proyek strategis nasional LIN  dan Ambon New Port di Maluku.

Menurutnya, perlu adanya strategi yang jitu, agar proses lobi-lobi dalam kaitan dengan politik anggaran ke pemerintah pusat dan DPR RI, dapat berhasil, sebab jika tidak, maka Makuku akan kehilangan momen ini.

“Hemat saya program pembangunan unggulan nasional seperti LIN dan Ambon New Port, harus masuk dalam program prioritas nasional dalam RKP pusat melalui Amanat Presiden tentang RAPBN, yang diusulakan Ke DPR sehingga LIN dan ANP mendapat posisi yang serius masuk di ruang fiskal dengan pendekatan special treatment atau perlakuan khusus, karena program ini telah mendapat persetujuan presiden,” ujar Sangadji.

Hal ini kata Sangadji, perlu dikawal secara ketat oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Maluku, sebab sesuai amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Sistim Keuangan Negara, maka terdapat tiga fungsi anggaran negara yang harus diperhatikan, yakni fungsi alokasi seperti belanja daerah DAK/DAU, fungsi distribusi termasuk masuk wilayah special treatment dan fungsi satabilisasi guna menjaga kesehatan anggaran negara, sehingga tidak terjadi devisit.

“Realokasi anggaran LIN dan ANP harus mendapat posisi di ruang fiskal, khususnya pada fungsi distribusi,, karena ini program prioritas nasonal,” ucap mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu.

Selain itu lanjut Sangadji, Maluku harus mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat, karena Maluku dipandang sebagai wilayah strategi dan tepat, melalui kajian yang komprehensif, sehingga LIN dan ANP dibangun di Maluku.

Disisi lain, pemerintah pusat harus melihat Maluku masih dalam kategori wilayah miskin dan tertinggal, sehingga dengan hadirnya LIN dan ANP diharapkan sungguh bisa mengangkat Maluku keluar dari kemisiknan kultural yang berlapis.

“Poin yang harus diperhatikan dalam intervensi keuangan negara terhadap setiap belanja, baik belanja pusat atau belanja daerah,,apalagi program prioritas unggalan seperti ini, harus berbasis kinerja, artinya program LIN dan ANP harus memberi manfaat sebesar-besaranya untuk kesejahteraan rakyat Maluku dan memberi nilai tambah untuk penerimaan negara atau pendapatan negara,” tandasnya. (S-20)