AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku Halimun Sahulatu, mendorong agar pemda lebih memprioritaskan belanja-belanja daerah yang bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Sahulatu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (2/12) merespon turunnya anggaran pendapatan daerah tahun 2022 yang hanya mencapai Rp2.8 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.31 triliun.

“Ke depannya ini anggaran ada harus lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentuhan dengan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sahulatu.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Sahulatu, harus memperkecil anggaran yang diperuntukan bagi perjalanan dinas dari masing-masing OPD, sehingga anggaran yang ada dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kemudian bukan berarti kegiatan yang menekankan pada penurunan angka kemiskinan harus juga menjadi perhatian,” ujar Sahulatu.

Dia juga menyinggung persoalan keadilan anggaran bagi daerah kabupaten dan kota, dimana hal ini yang akan selalu ditekankan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga ke depannya harus ada keadilan anggaran bagi kabupaten di luar Kota Ambon.

“Hanya saja fungsi provinsi sebenarnya hanya koordinasi, yang sebenarnya melakukan aksi secara baik, tetapi itu bukan berarti pemerataan anggaran tidak jalan. Harus ada pemerataan anggaran, terutama kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti di KKT, MBD dan SBT. Ini yang harus diperhatikan,” cetusnya. (S-50)