AMBON, Siwalimanews –  Kondisi RSUD dr M Haulussy, saat ini kondisinya semakin merosot jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saodah Tethool, mendesak Pemprov Maluku mengambil alih pengelolaan rumah sakit tersebut. Desakan ini, sangat beralasan mengingat kondisi RSU samakin kian terpuruk

“Persoalan RSUD Haulussy ini sejak tahun 2016 lalu saya sudah prediksi akan bermasalah dari tingkat pelayanan dan buktinya semakin merosot,” ucap Saodah kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (7/11).

Pergantian Direktur kata Saodah, dilakukan dengan tujuan agar ada pembenahan terhadap manajemen RSUD Haulussy, namun itu tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya, manajemen RSUD Haulussy semakin rusak lantaran tidak ada pembenahan ditubuh manajemen rumah sakit.

Diakuinya, status Badan Layanan Umum Daerah menyebabkan RSUD Haulussy semakin terpuruk, karena tidak ada kemandirian dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan bagi operasional rumah sakit.

“Kalau dengan status BLUD ini, RSUD Haulussy tidak bisa mandiri, maka pemrov lebih baik kaji dan dikembalikan menjadi satuan kerja saja, supaya seluruh operasional ditanggung pemprov dari pada masalah ini terus terjadi,” usul Saodah.

RSUD Haulussy lanjut Saodah, saat ini seperti bayi yang lahir prematur dan sedang sakit, apalagi dengan persoalan hutang yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Obat yang tidak ada di RSUD Haulussy karena pihak ketiga tidak bersedia lagi mensuplai ke RSUD Haulussy karena hutang yang belum mampu diselesaikan sampai sekarang,” jelasnya.

Saodah menegaskan, jika RSUD Haulussy tidak diambil alih oleh pemprov, maka dipastikan akan kalah bersaing dengan RST dr Latumeten, RS Siloam maupun RSUP Leimena yang menjadi rujukan pasien saat ini.(S-20)