AMBON, Siwalimanews – Aksi demontrasi Pergerakan Ma­hasiswa Kelmury di Kantor Gu­bernur Maluku, Rabu (23/6) berakhir ricuh.

Puluhan mahasiswa ini menagih janji Gubernur Maluku, Murad Is­mail terkait pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kelmury, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kericuhan terjadi setelah aksi saling mendorong antara maha­siswa dengan Satpol PP di depan gerbang Kantor Gubernur.

Pantuan Siwalima di Kantor Gubernur, aksi mahasiswa yang menuntut keadilan awalnya berjalan lancar, suasana itu berubah tegang setelah mahasiswa meminta bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Murad Ismail, namun dihalangi anggota Satpol PP di gerbang timur Kantor Gubernur.

Aksi itu tak terbendung, setelah sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk terlibat saling dorong yang selanjutnya berakhir dengan saling adu jotos.

Belum diketahui siapa yang me­mulai melakukan pemukulan, sehi­ngga aksi damai tersebut berujung anarkis, beruntung anggota kepoli­sian yang berada dilokasi bergerak cepat dan melerai massa.

Aksi demo yang dikoordiner Yasir Kwairrumaratu dan Irfan Kwaikam­telan menuntut janji manis Gubernur Maluku Murad Ismail saat kunju­ngan ke Kecamatan Kilmury tahun 2020 lalu.

Menurut mereka, saat kunjungan itu Murad simpatik melihat kondisi Kilmury yang memprihatikan kese­jahteraannya, gubernur lalu berjanji akan membangun infrastruktur, jalan, pendidikan dan kesehatan di kecamatan itu. Bahkan saat berjanji di depan mayarakat, Gubernur sampai meneteskan air mata.

Janii gubernur tersebut menjadi alasan HPPMK melakukan aksi, mereka menagih janji gubernur yang hingga kini belum terealisasi.

“Pertangungjawaban janji bapak saat turun ke Kilmury, sampai mengeluarkan air mata saat berjanji, persoalan infrastruktur sama sekali tidak tersentuh, bagaimana mau kembalikan ekonomi, sedangkan jalan saja tidak mampu diperbaiki,” teriak Yasir.

Mahasiswa bahkan mengancam akan memboikot Pilkada 2024 mendatang, dan menyebut gubernur anti kritik.

“Kalau tidak mau dikritik turun dari jabatan, belasan ribu masyarakat Kilmury tidak akan termakan janji Murad, 2024 warga Kilmury boikot pilkada, jangan harap dapat suara dari warga Kilmury,” teriak salah satu orator.

Pasca bentrok dengan anggota Sat­pol PP, mahasiswa memilih me­narik diri, mereka kemudian mening­galkan Kantor Gubernur sekitar pukul 12.10 WIT dan bejanji akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi.

Janji Gubernur

Setahun berselang, saat melaku­kan kunjungan kerja lagi di Kabu­paten SBT, Murad berjanji akan mem­bawa anggaran sebesar Rp405 miliar melalui APBD 2021 untuk mem­bangun infrastruktur di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

“Di tahun 2021 nanti dari total anggaran Rp820 miliar, setengahnya atau 46 persennya akan dialokasikan ke Kabupaten SBT. Sisanya terbagi di 10 kabupaten dan kota,” katanya, sebagaimana dirilis Humas Pemprov Maluku, Minggu (18/10) lalu.

Selain infrastruktur jalan dan jem­batan yang akan dibangun, guber­nur juga mengaku akan mengalo­kasikan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk pembangunan sejumlah sekolah di SBT.

“Sebelumnya kita juga telah mem­bangun tujuh sekolah, dengan nilai Rp 25 miliar. Dan di tahun 2021 nanti kembali akan dialokasikan anggaran sebasar Rp65 miliar untuk pemba­ngu­nan 13 sekolah,” jelas gubernur.

Selain itu, Pemprov Maluku juga akan membangun sejumlah talud, mengingat sebagian besar masyara­kat di Kabupaten SBT tinggal di wilayah pantai.

“Rencananya akan ada pemba­ngunan talud yang ada di pantai Gorom,” tambah gubernur.

Hal serupa juga akan dilakukan untuk penyiapan akses air bersih, yang akan menyasar sebanyak 50 desa. ”Pengerjaan air bersih ini akan diperuntukan bagi 50 desa dengan nilai anggaran per desa sebesar 350 juta,” tandasnya.

Infrasturktur lainnya yang juga mendapat perhatian Pemprov Ma­luku seperti Bandara Gorom. Namun, pembangunannya masih menunggu persetujuan rencana tata ruang wilayah. “Kalau sudah disetujui, langsung kita bangun,” tandas Gubernur Murad.

Namun hingga kini seluruh janji manis itu tak pernah direalisir. Kare­nanya, Himpunan Pemuda Pelajar Ma­hasiswa Kecamatan Kilmury (HP­PMK) menagih janji Murad, melalui aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/6) siang.

Pantuan Siwalima di Kantor Gu­bernur, aksi mahasiswa yang menun­tut keadilan awalnya berjalan lancar, namun suasananya berubah tegang setelah mahasiswa meminta bertemu langsung Gubernur Maluku Murad Ismail, dihalangi anggota Satpol PP di gerbang timur Kantor Gubernur.

Aksi itu tak terbendung, setelah sejumlah mahasiswa yang mencoba masuk terlibat saling dorong dan selanjutnya berakhir dengan adu jotos.

Ini Janji Murad

12 Februari 2020 lalu, Gubernur Maluku Murad Ismail tiba di Desa Kilmury, Kecamatan Kilmury, Kabu­paten Seram Bagian Timur, dalam rangka kunjungan kerja.

Momen itu lalu dimanfaatkan oleh warga Desa Kilmury, untuk meng­anugerahi gelar anak adat kepada orang nomor satu di Maluku itu.

Raja Negeri Kilmury Jafar Kwai­rumaratu saat menyambut rombo­ngan gubernur mengatakan, kedata­ngan tamu istimewa ini dijemput dengan tarian adat, sebagaimana kisah menghantar Raja Kilmury menuju jabatan baru yang diduduki.

Penjemputan secara adat ini kata Raja Kilmury, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan semua elemen yang terhimpun dalam Wanu Kai Sia.

“Raja Negeri Kilmury dan semua masyarakat adat bersepakat, untuk menjemput bapak Murad dan Ibu Widya Murad secara adat. Dan pak Murad kemudian akan dikukuhkan menjadi anak adat Raja Kilmury,” ujar Raja Kilmury, disaksikan Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Fahri Husni Alkatiri.

Sebelum menutupi sambutannya, Raja Kilmury Jafar Kwairumaratu beserta seluruh masyarakat petua­nan Kilmury, meminta maaf jika dari acara penjemputan sampai selesai kegiatan, ada hal-hal yang tidak berkenan.

“Kami atas nama Raja Kilmury dan masyarakat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak gubernur dan rombongan. Kami masyarakat sangat mengha­rapkan bantuan bapak gubernur melihat kondisi yang terjadi selama ini di Kecamatan Kilmury,” ujarnya mengakiri sambutan.

Setelah dikukuhkan sebagai anak adat Desa Kilmury, Murad mengaku terharu disamping menjadi tang­gung­jawab besar bagi dirinya se­laku anak adat untuk memperhatikan pembangunan di daerah itu.

“Karena telah bertambah rasa kepercayaan masyarakat Kilmury kepada saya sebagai anak adat. Semoga Allah SWT memberi kita umur panjang untuk bertemu kem­bali di negeri barkat ini,” harap Murad.

Janji Gubernur

Setahun berselang, saat melakukan kunjungan kerja lagi di Kapupaten SBT, Murad berjanji akan membawa anggaran sebesar Rp405 miliar melalui APBD 2021 untuk membangunan infrastruktur di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

“Di tahun 2021 nanti dari total anggaran Rp820 miliar, setengahnya atau 46 persennya akan dialokasikan ke Kabupaten SBT. Sisanya terbagi di 10 kabupaten dan kota,” katanya, sebagaimana dirilis Humas Pemprov Maluku, Minggu (18/10) lalu.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan yang akan dibangun, gubernur juga mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk pembangunan sejumlah sekolah di SBT.

“Sebelumnya kita juga telah membangun tujuh sekolah, dengan nilai Rp 25 miliar. Dan di tahun 2021 nanti kembali akan dialokasikan anggaran sebasar Rp65 miliar untuk pembangunan 13 sekolah,” jelas gubernur.

Selain itu, Pemprov Maluku juga akan membangun sejumlah talud, mengingat sebagian besar masya­rakat di Kabupaten SBT tinggal di wilayah pantai.

“Rencananya akan ada pem­bangunan talud yang ada di pantai Gorom,” tambah gubernur.

Hal serupa juga akan dilakukan untuk penyiapan akses air bersih, yang akan menyasar sebanyak 50 desa.”Pengerjaan air bersih ini akan diperuntukan bagi 50 desa dengan nilai anggaran per desa sebesar 350 juta,” tandasnya.

Infrasturktur lainnya yang juga mendapat perhatian Pemprov Ma­luku seperti Bandara Gorom. Namun, pembangunannya masih menunggu persetujuan rencana tata ruang wilayah. “Kalau sudah disetujui, langsung kita bangun,” tandas Gubernur Murad.

Namun hingga kini seluruh janji manis itu tak pernah direalisir. Ka­renanya, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Kilmury (HPPMK) menagih janji Murad, melalui aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/6) siang.

Pantuan Siwalima di Kantor Gu­bernur, aksi mahasiswa yang menun­tut keadilan awalnya berjalan lancar, namun suasananya berubah tegang setelah mahasiswa meminta bertemu langsung Gubernur Maluku Murad Ismail, dihalangi anggota Satpol PP di gerbang timur Kantor Gubernur.

Aksi itu tak terbendung, setelah sejumlah mahasiswa yang mencoba masuk terlibat saling dorong dan selanjutnya berakhir dengan adu jotos. (S-45/S-47)