AMBON, Siwalimanews – Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan ATR/BPN Maluku, Petrus Saiya mengatakan, pihaknya memiliki dua program yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dulu dikenal sebagai Prona dan redistribusi tanah.

Dimana kedua program ini ditargetkan dalam tahun 2024, masing-masing untuk PTSL sebanyak 24.711 dan program redistribusi tanah dengan 3.529, yang mana kedua program ini, dalam proses penyelesaian dan targetnya bulan November sudah selesai untuk PTSL.

Sementara untuk pelepasan kawasan, dimana kawasan hutan masuk TKPL melalui reforma agraria, yakni redistribusi, itu sudah 39.997 bidang, itu terhitung sejak tahun 2018-2024 ini.

“Untuk itu kami berharap, masyarakat agar dapat didaftarkan tanahnya dalam program ini untuk kepastian hak atas tanahnya,” jelas Saiya usai pertemuan dengan Senator asal MalukuBisri As Shiddiq Latuconsina, di Ruang Rapat Kantor Perwakilan DPD RI, di Desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (14/11).

Ditanya kapan hasilnya akan diserahkan ke masyarakat, menurutnya soal waktu akan disesuaikan dengan instruksi pusat. Prinsipnya segala bentuk kendala dapat diselesaikan, hanya saja yang sangat substansi, itu tidak boleh dilanjutkan dalam kegiatan pendaftaran tanah, misalnya yang berkaitan dengan komplain dalam kegiatan pengukuran.

“Jadi intinya clear and clean baru bisa ditindaklanjut,” ucapnya.

Ditanya soal yarget 2025, ia mengaku belum ditetapkan, namun yang pasti jumlahnya tidak akan berbeda jauh dengan tahun ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu, pihak juga menyampaikan perihal kebutuhan sarana dan prasarana ATR/BPN. Dimaan, ATR/BPN memiliki banyak tanah, namun tidak miliki rumah dinas, sehingga hal ini diharapkan dapat diperjuangkan ke pemerintah pusat.

“Kami punya tanah besar tetapi tidak ada prasarana pendukung, seperti rumah dinas, itu tidak ada sama sekali. Kemudian sarana prasarana lain seperti transportasi laut, itu dibutuhkan karena ada juga kegiatan PTSL di kepulauan lain. Jadi itu untuk membantu kita minimal ada di kabupaten/kota. Kami  berharap lewat Pak Boy Latuconsina masukkan ini bisa ditindaklanjut,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Latuconsina mengaku, apa yang menjadi masukan BPN, baik terkait progres selama ini dilakukan, yang mana itu petut diapresiasi capaian-capaian itu dan ada beberapa kendala yang mereka sampaikan dan Insya Allah itu akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat komite nanti.

“Kepentingan kami adalah bagaimana konflik antara masalah pertahanan di Maluku ini bisa terselesaikan dengan baik dan program yang dijalankan dapat berjalan secara maksimal untuk mendukung program predisen yang terbaru untuk kemudian melakukan pengembangan pemukiman, investasi dan ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.

“Kami juga akan mendorong untuk semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk membantu memfasilitasi, sehingga kepemilikan hak ulayat itu bisa dipertegas dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPN di seluruh kabupaten/kota. Iitu yang mungkin menjadi prioritas kami,”ujarnya.(S-25)