PROGRAM Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah berhasil memutus ketergantungan petani pada tengkulak melalui revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Akses langsung petani ke pasar tanpa tengkulak mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“BUMDes dan BUMNeg memiliki kontrol lebih besar atas harga dan distribusi produk sehingga desa dapat mengelola sumber daya dan komoditas unggulan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak luar (tengkulak). Petani pun menerima keuntungan lebih besar, bukan hanya sekadar upah rendah dari tengkulak. Uang yang berputar di desa meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Hendrik Rumaruson, Fasilitator Kecamatan (FK) Teluk Elpaputih, belum lama ini.

Hendrik menjelaskan, Kecamatan Teluk Elpaputih yang berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memiliki komoditas unggulan di tiap negeri. Diantaranya Negeri Waraka dengan Sagu dan ubi jalar, Negeri Tananahu dan Negeri Liang dengan Kacang tanah dan Negeri Sahulau dengan Pisang. Namun komoditas unggulan ini belum memberikan dampak signifikan kepada warga karena harga jual yang rendah.

“Produk mereka sangat melimpah, tetapi harga komoditas masih rendah karena pemasaran dikuasai tengkulak. Ini merugikan petani karena mereka tidak mendapat keuntungan yang layak,” ung­kapnya.

Dia mengungkapkan warga telah berupaya lepas dari jeratan dari para tengkulak hanya saja selalu gagal. Warga merasa kesulitan mengakses pasar, di sisi lain mereka terdesak kebutuhan. Akhirnya dengan berat hati menjual hasil bumi mereka kepada para tengkulak dengan harga rendah.

“Maka kita dorong agar warga menggunakan BUMDes atau Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) sebagai wadah menyalurkan hasil panen mereka kepada konsumen sehingga harga tetap terjaga,” katanya.

Kendati demikian, menurut Hendrik, membangkitkan kembali BUMDes dan BUMNeg bukan perkara mudah. Banyak pemerintah desa ragu untuk mengaktifkan kembali badan usaha karena pengalaman buruk di masa lalu, seperti masalah manajemen dan kegagalan operasional.

“Kami paham kekhawatiran mereka, tetapi kami yakin jika BUMDes bisa berjalan dengan baik, kita bisa memutus mata rantai tengkulak dan menaikkan harga jual komoditas. Ini adalah cara agar masyarakat bisa lebih sejahtera,” ujarnya.

Pendekatan yang digunakan tim TEKAD, lanjut Hendrik adalah advokasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah desa untuk menghidupkan kembali BUMDes. Selain itu, desa terus berkoordinasi dengan pimpinan TEKAD di tingkat kabupaten untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

“Kami perlu memastikan semua pihak bekerja sama. Tidak hanya pemerintah desa, tapi juga pimpinan TEKAD di kabupaten. Koordinasi ini penting agar semua tujuan bisa tercapai,” tambahnya. (S-17)