AMBON, Siwalimanews – Teka-teki siapa yang akan di­usung PDIP dalam Pilkada Maluku masih misterius, pasalnya reko-mendasi masih menunggu keputu-san Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPD PDIP Provinsi Malu­ku, Benhur George Watubun memas­tikan, hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP PDIP terkait calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

DPP PDIP bersama Ketua Umum, kata Watubun, masih melakukan kajian dan pemetaan terhadap calon pasca menerima hasil survey yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini rekomendasi masih di tangan ketua umum dan DPP,” beber Watubun, kepada Si­walima melalui telepon selulernya, Kamis (25/7).

DPP PDIP lanjut Watubun, telah mensyaratkan bagi bakal calon untuk memasukan dokumen B1 KWK sebagai tambahan 1 kursi dari Bakal Calon Gubernur.

Baca Juga: PSI Usung Marasabessy-Aitonam Maju Pilkada Malteng

Dokumen B1 KWK itu sudah harus dengan calon wakil gubernur, walaupun tentu urusan wakil itu harus dikomunikasikan dengan baik dalam satu keutuhan pandang.

“Sejauh ini rata-rata bakal calon baru masukan surat yang sifatnya surat tugas, sedangkan DPP tidak mensyaratkan surat tugas, melain­kan dokumen B1 KWK,” jelas Watubun.

Watubun menegaskan jika sampai batas waktu yang diminta, bakal calon tidak memasukkan dokumen B1 KWK maka siapa yang akan diusung PDIP menjadi kewenangan penuh ketua umum dan DPP

“Kalau tidak ada dokumen B1 KWK maka dianggap belum me­menuhi syarat penugasan jadi se­lanjutnya menjadi kewenangan ketua umum dan DPP,” tegasnya.

Empat Nama Menguat

Seperti diberitakan sebelumnya, aat ini PDIP sementara menggodok empat nama bakal calon Gubernur Maluku, untuk ditetapkan sebagai calon partai banteng itu.

Keempat nama itu jauh-jauh hari telah memdaftar di PDIP Maluku, dengan melengkapi seluruh persya­ratan yang diminta.

Empat nama tersebut adalah Febry Calvin Tetelepta, Jeffry Apoly Ra­hawarin, Barnabas Orno dan Said Latuconsina.

“DPP telah menyelesaikan seluruh tahapan penjaringan hingga survei dan saat ini proses penyermatan serta penilaian terhadap empatnya sedang dipertimbangkan DPP,” ungkap Watubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (18/7) lalu.

Sebelumnya lempat bakal calon Gubernur Maluku ini telah menerima surat tugas dari DPP. Watubun menegaskan, akhir Juli mendatang, PDIP akan segera menerbitkan re­komendasi kepada satu calon yang lolos seleksi.

“Kita rencanakan akhir bulan ini rekomendasi sudah turun, sementara untuk surat tugas, DPP memberikan kepada 4 calon Gubernur yang men­daftar,” tegasnya.

Dikatakan, seluruh tahapan pen­jaringan hingga survei telah selesai dilakukan dan saat ini proses pen­cermatan serta penilaian terhadap empat bakal calon Gubernur sedang dipertimbangkan DPP.

Ketua DPRD Maluku itu memas­tikan PDIP telah menyerahkan surat tugas kepada keempat bakal calon Gubernur Maluku yang berproses di PDIP sejak Juni lalu.

Menurutnya, semua bakal calon yang mendaftar di PDIP memiliki hak yang sama dan tidak dibeda-beda­kan.

“Intinya keempat bakal calon yang berproses punya hak yang sama dan kalau memenuhi syarat maka pasti direkomendasikan DPP,” terangnya.

Survei Tuntas

Benhur sebelumnya mengung­kapkan, proses survei telah dimulai sejak Idul Adha dan ditargetkan telah selesai saat ini. Namun target tersebut molor, lantaran beberapa daerah di Tenggara Raya belum tuntas proses survei yang dilakukan lembaga Survei View Data.

“Memang ikut jadwal harus selesai, tapi karena kondisi geografis dan cuaca jadi mengalami keter­lambatan, khususnya rata-rata di daerah Tenggara Raya, beber Watu­bun sebagaimana dikutip dari Siwa­limanews melalui telepon selu­lernya, Kamis (11/7).

Kendati mengalami keterlambatan, namun Watubun memastikan pekan depan seluruh proses survei bakal calon kepala daerah telah tuntas dilakukan.

Tahapan selanjutnya pasca sur­vei, akan dilanjutkan dengan focus group discussion sebagai sarana untuk mendengarkan masukan dari masyarakat terkait bakal calon kepala daerah yang akan diusung PDIP dalam pilkada serentak nanti.

“Kenapa kita lakukan survei, karena kita ingin untuk mencermati sejauhmana kiprah masing-masing calon, sekalipun penyaringan sudah kita lakukan, supaya kita tahu calon itu punya isi kepala ada atau tidak,” tandas Watubun.

Watubun menambahkan, setelah semua tahapan dilakukan, maka PDIP Maluku akan menyerahkan seluruhnya ke DPP untuk memu­tuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung.

Punya Peluang

Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu mengatakan, semua kandidat bakal calon kepala daerah memiliki peluang mendapatkan rekomendasi partai politik dan memenangkan pilkada 2024 ini.

Amalia menilai, alotnya perjua­ngan bakal calon kepala daerah tidak berarti kandidat tertentu dapat meraih dukungan mayoritas.

“Kalau saya lihat dinamika yang terjadi hanya hal kecil tapi menurut saya tidak akan ada kotak kosong, karena masih ada partai lain,” beber Tahitu.

Tahitu menjelaskan jika melihat konstelasi politik yang terbangun dipastikan Pilkada Maluku akan diikuti tiga pasangan calon, sebab PDIP sebagai partai pemenang pemilu akan pasti akan mengusung calon.

“Yang pasti PDIP sebagai peme­nang pemilu sangat berkepentingan juga untuk memenangkan pilkada gubernur dan hanya butuh satu kursi lagi untuk maju dan bertarung nanti,” tegasnya.

Akademisi Fisip Unidar Sulfikar Lestaluhu menilai peta politik menjelang pilkada Maluku sampai saat ini masih sangat dinamis, mengingat masih ada partai politik lainnya yang belum memberikan rekomendasi sebab masih ada waktu satu bulan ke depan.

Namun, peta politik yang ter­bangun hari ini menunjukan Pilkada di Maluku akan diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, yakni Murad Ismail-Michael Wattimena setelah kantongi tiga rekomendasi parpol, pasangan Hendrik Lewerissa-Ramly Umasugi dengan pendukung utama Gerindra dan Golkar jika koalisi terbentuk dan pasangan ketiga nantinya dipelopori oleh PDIP.

“Pasangan yang terbentuk ini memiliki peluang yang sama sebab dalam politik kita tidak bisa menjagokan pasangan tertentu saja,” ujar Lestaluhu.

Perkenalkan Diri

Sementara itu, Bigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, yang merupakan salah satu Bakal Calon Gubenur Maluku itu, mulai memperkenalkan diri ke struktur PDI Perjuangan, Kamis (25/7).

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Ambon itu  menjadi balon gubernur pertama yang mensosialisasikan dirinya sebagai balon Gubernur Maluku ke struktur PDI Perjuangan mulai tingkat DPC Kota Ambon, PAC hingga ranting, yang berlangsung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Mangga Dua, Kota Ambon.

Latuconsina mengaku, ini meru­pakan tindaklanjut setelah dirinya menerima surat tugas dari partai wong cilik itu beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Dan ini merupakan bagian dari surat tugas yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri.

Sehingga saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari DPC PDI Perjuangan Kota Ambon dan seluruh jajarannya,”ujar Latuconsina.

Dia mengatakan, hal ini juga akan dilakukan pada DPC PDI Perjuangan yang ada di daerah lain di Maluku.

“Saya sudah mendaftar dan ber­proses di PDI Perjuangan dan saat ini saya sedang menunggu sampai dengan rekomendasi PDI Perjua­ngan keluar. Saya tetap optimis akan mendapatkan rekomendasi,” kata­nya.

Dan jika itu terjadi, tentu akan ada langkah strategis untuk seluruh jajaran PDI Perjuangan sampai ke tingkat paling bawah, serta mem­bangun kolaborasi bersama seluruh pihak agar semua harapan bisa tercapai untuk menang di Pilkada 2024.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Wenly Thenu didam­pingi Bendahara DPC PDI Perjua­ngan Kota Ambon, Ira Nikijuluw saat menerima kedatangan Said Latuconsina mengatakan, bahwa Latuconsina punya hati dan ke­inginan bersama PDI Perjuangan.

Hal ini jelas terlihat dari meski sudah beberapa calon yang mela­kukan komunikasi untuk menja­lan­kan sesuai amanat surat tugas, tetapi Said Latuconsina memilih menjadi balon  pertama yang bertegur sapa secara langsung yang pertama.

“Kami tentu berharap pak Said Latuconsina terus konsisten dengan PDI Perjuangan. Sehingga jika Tuhan berkenan, maka tentunya kita akan sering berkomunikasi. Artinya peni­laian kami beliau konsisten dengan PDI perjuangan dulu,” ujarnya.

Meski untuk rekomendasi, itu menjadi kewenangan DPP partai. “Sesuai kewenangan, kami hanya menjaring, soal rekomendasi itu DPP partai. Kalau soal komunikasi tidak resmi itu tetap ada, namun kalau sudah ada keputusan soal reko­men­dasi, maka kita tentunya satu barisan untuk memenangkan siapapun yang didukung oleh PDI Perjuangan,” tandasnya. (S-20/S-25)