PROSES pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan gubernur Maluku yang terletak di Kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, yang menelan anggaran 8 miliar rupiah itu hingga kini tak kunjung selesai.

Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur, Pierad Latuihamalo membenarkan jika progres rumah jabatan gubernur belum selesai dikerjakan hingga saat ini.

Molornya pekerjaan rumah dinas lantaran bangunan dan bangunan pendukung semuanya rusak sehingga harus dibenahi secara keseluruhan.

Terkait progres pekerjaan, jika dihitung secara keseluruhan dengan anggaran 8 miliaran progres pekerjaan menuju 80 persen.

Beberapa pekerjan fisik yang masih dilakukan diantaranya ruangan gym, spa, bagian bawah lapangan tenis, gasebo di depan samping, pengecatan bangunan independent/mess.

Selain itu masih ada yang belum dikerjakan seperti ruangan di belakang bangunan independent/mes dan beberapa ruangan lain.

Ruangan gym, spa, ruangan di belakang bagian independent dan 2 ruangan di belakang garasi juga rusak berat.

Dengan kondisi semua bangunan dan sarana pendukung di kediaman gubernur yang rusak berat tersebut, belum dapat memastikan kapan orang nomor satu di Provinsi Maluku ini dapat menempati rumah dinas.

Mirisnya, setiap tahun Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki rumah jabatan gubernur di Mangga Dua miliaran rupiah. Terhitung anggaran digelontarkan sebesar Rp5,4 miliar sejak Tahun 2019 hingga 2023 hanya untuk memperbaiki rumah jabatan gubernur yang tidak ditempati oleh mantan Gubernur, Murad Ismail.

Kondisi rumah jabatan gubernur yang rusak parah pasca gempa bumi 2019 lalu ini berbanding terbalik dengan anggaran yang telah digelontorkan Pemprov Maluku sejak Tahun 2019 hingga 2023 lalu. Sejak Tahun 2019 lalu Dinas PUPR telah melakukan tender proyek Rp1,8 miliar untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Masih di tahun 2019, Pemprov Maluku melakukan tender proyek pembangunan prasarana dan sarana rumah jabatan gubernur dengan nilai kontrak Rp991 juta. Selanjutnya pada tahun 2020 Pemprov menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Pagar Rumah Jabatan Sementara Gubernur oleh Dinas PUPR sebesar Rp384.639.931,- oleh CV. Amalia Pratama. Ada juga lelang paket Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur oleh Dinas PUPR dengan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp124.183.897,- oleh CV. Rekaprima. Tender pengadaan perlengkapan rumah jabatan Gubernur Maluku oleh Sekretariat Daerah (Setda) juga dilakukan dengan nilai HPS Rp249.859.500,000,- dimenangkan oleh CV. Cicilia Mandiri. Di tahun 2021, sebesar Rp650.000.000,- juga digelontorkan untuk rehabilitasi yang dimenangkan oleh CV. Cicilia Mandiri dan pada Maret 2021 juga dilakukan Pengadaan Perlengkapan Kediaman Gubernur dengan nilai HPS Rp249.955.750,- yang pengadaannya dilakukan oleh CV. Megah Aru Jaya. Tahun 2022, paket pengadaan perlengkapan di kediaman Gubernur senilai Rp1.997.902.141,- dikerjakan oleh CV. Banda Bahari Permai, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang dikerjakan CV. Megah Aru Jaya senilai Rp1.478.498.000,- dan CV Arsyelan sebesar, Rp175.000.000,-. Diakhir masa jabatan Murad Ismail Tahun 2023 hanya ada satu paket untuk kebutuhan rumah Jabatan Gubernur yakni Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp699.956.000,- yang dimenangkan oleh Monde de Marco. Dengan demikian total anggaran selama lima tahun untuk rehabilitas rumah jabatan Gubernur Maluku sebesar Rp5.423.497.822,-.

Sebelumnya Dinas PUPR Maluku sebagai penanggungjawab proyek rehabilitasi berulang kali memastikan jika rumah dinas tersebut akan ditempati Gubernur pada bulan April 2025 ini.

Dalam kunjungan Gubernur di rumah jabatan pada 7 Maret lalu, Kepala Dinas PUPR Ismail Usemahu telah memastikan jika awal April rumah dinas tersebut telah selesai dan siap dihuni. Namun rupanya Gubernur Maluku hanya diberikan harapan palsu sebab pekerjaan fisik rehabilitasi rumah dinas gubernur belum mencapai 80 persen alias molor dari perencanaan. (*)