AMBON, Siwalimanews – Ketua DPD Partai Golkar Ma­luku, Ramly Ibrahim Umasugi me­mastikan dirinya akan maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku mendampingi Hendrik Lewerissa.

“Untuk Pilgub sudah dipastikan Golkar akan koalisi dengan Ge­rindra untuk mengusung pak Hendrik dan saya sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” ungkap mantan Bupati Buru in kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (15/7).

Ramly mengaku kepastian diri­nya digandeng Ketua DPD Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa telah mendapat persetujuan DPP Partai Golkar.

Diakuinya, dalam tahapan pen­jaringan calon Gubernur Maluku terdapat beberapa nama yang berasal dari kader internal maupun non partai.

Namun dalam kepentingan par­tai, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran DPP lebih cenderung untuk mengusung kader sendiri ketimbang orang non Golkar.

“Pak Mukti sudah ketemu de­ngan saya dan pak HL, sudah sepakat beliau tidak maju. Pak Asis Samual nyata-nyata menyatakan sikap tidak maju,” kata Ramly.

Sementara untuk Hamzah Sa­ngadji, Ramly mengakui belum ada komunikasi lebih jauh, namun HL sebagai bakal calon Gubernur lebih memilih dirinya untuk mendampingi.

“Pilihan pak Hendrik ke saya dan sudah selesai. DPP juga sudah panggil saya dan memerintahkan agar segera memasukan nama lengkap saya dan HL untuk proses rekomendasi,” tambahnya.

Mantan Wakil Bupati Buru pe­riode 2007-2012 ini memastikan, jika tidak ada hambatan maka dalam waktu dekat akan didek­larasikan dirinya bersama HL sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan koalisi utama Gerindra dan Golkar

Keluarkan Rekomendasi

Seperti diberitakan sebelumnya, direncanakan pada akhir Juli nanti, Partai Golkar akan menerbitkan rekomendasi calon kepala daerah untuk Provinsi Maluku.

Sekretaris Partai Golkar Maluku, James Timisela kepada Siwalima­news, Sabtu (22/6) menjelaskan, se­suai rencana awal yang dite­tapkan DPP, maka survey akan dilakukan sebanyak tiga kali.

Survei tersebut dilakukan ter­hadap semua bakal calon  kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Menurutnya, proses survey yang dilakukan lembaga survey, tidak diketahui oleh partai Golkar Ma­luku, sebab semuanya diatur oleh DPP, sehingga DPD hanya me­nunggu keputusan DPP.

Kendati begitu, DPP tetap me­lakukan koordinasi dan meminta pendapat dari DPD terhadap calon kepala daerah yang nantinya diusung dalam pilkada serentak.

Timisela menegaskan, DPD me­yakini, rekomendasi dikeluarkan pada akhir Juli, sehingga ada waktu bagi calon yang diusung melakukan sosialisasi di mas­yarakat. (S-20)