AMBON, Siwalimanews – Ketua DPD I Golkar Maluku, Ramly Umasugi akan mem­ben­tuk tim membahas kisruh yang terjadi di Musda Golkar Kota Ambon.

Musda yang dibuka Ramly pada Rabu (9/9) lalu itu, akhirnya deadlock.

Rencana pembentukan tim ini di­ungkapkan Wakil Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Maluku, Yusri AK Mahedar kepada Siwalima, Rabu (16/9) melalui telepon selulernya.

Menurutnya, semua persoalan yang terjadi saat musda Golkar Kota Ambon telah dibahas dalam rapat internal pengurus DPD I Golkar Maluku dan telah disepakati untuk dibuat tim untuk menelaah persoalan yang ada. “Tim akan dibentuk oleh DPD I  terkait dengan masalah itu,” ujar Mahedar.

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olaraga, Hamza Nurlili juga mem­benarkan hal dimaksud. Tim nanti­nya ditunjuk langsung oleh Ketua DPD I Ramly Umasugi. “Nanti ada tim yang ditunjuk oleh ketua untuk melihat musda kota,” jelasnya.

Terkait dengan mekanisme kerja tim, Nurlili mengaku belum tahu, ka­rena nantinya diatur oleh ketua DPD I. “Nanti dibentuk teknisnya seperti apa, karena sudah ada kisruh jadi nanti ketua yang atur,” ujarnya.

Sementara Ketua DPD Golkar Ramly Umasugi yang dihubungi, na­mun tidak menjawab telepon. Pesan whatsapp juga tak dires­pons.

Seperti diberitakan, Musda IX Golkar Kota Ambon  belum berakhir. Masih diskorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh pimpinan sidang.

Musda yang dibuka Ketua DPD I Golkar Maluku, Ramly Umasugi itu, menyisakan banyak masalah. Mulai dari upaya menabrak Juklak DPP Nomor 02 Tahun 2020 untuk memuluskan Elly Toisuta sebagai calon ketua, pimpinan sidang  Yusri AK Mahedar yang condong mendukung Elly, pemalsuan cap dewan pengawas hingga dugaan terjadinya politik uang.

Politik uang diduga dimainkan oleh Elly Toisuta. Ia nekat mengge­lontorkan jutaan rupiah untuk mem­beli suara, agar dukungan sejumlah kecamatan dialihkan dari Max Siahay kepada dirinya.

Tak hanya itu, Musda Golkar Kota juga dikotori oleh aksi “teror” Wali­kota Ambon, Richard Louhena­pessy terhadap Ketua Golkar Ke­camatan Teluk Ambon, Pemy Souissa agar memilih Elly Toisuta.

Kalangan akademisi meminta dugaan politik uang dan pemal­suan cap dewan penasehat yang dilakukan oleh Elly Toisutta harus disikapi secara serius DPD I Golkar Provinsi Maluku.

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan. Tetapi ada etika politik yang berbanding lurus dengan moral sebagai pembatas.

Akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu mengatakan, sekalipun dalam dinamika politik orang me­ngatakan hal biasa, tetapi sebe­narnya dalam tataran etika dan moral kedua hal itu adalah hal yang luar biasa. Artinya menggunakan ber­bagai cara untuk mencapai tu­juan politik, tetapi konstruksi tentang cara yang digunakan mengedepankan cara-cara yang tidak halal. “Tidak halal artinya pendekatan-pendekatan yang tidak didasarkan pada mekanisme organisasi,” ujarnya.

Golkar merupakan partai politik yang memiliki keleluasaan yang teruji dalam berbagai zaman dengan tetap menjadikan dirinya sebagai partai politik yang berada dalam papan atas. Itu sebabnya, kata Koritelu, politik uang untuk mencapai duku­ngan politik dan pemalsuan cap dewan pengawas yang secara organisatoris tidak dibenarkan, karena akan menciderai  kebesaran Golkar sebagai partai besar.

Menurut Koritelu, proses yang terjadi akan membawa dampak yang sangat besar jika tidak diatur dengan baik secara intenal. (Cr-2)