AMBON, Siwalimanews – Jika sebelumnya sejumlah kalang­an pengamat olahraga mendorong agar pengelolaan keuangan KONI Maluku diaudit.

Kembali desakan yang sama diungkapkan, anggota DPRD Ma­luku, Rovik Akbar Afifuddin.

Rovik mendorong adanya audit terhadap seluruh laporan keuangan KONI Provinsi Maluku.

Rovik mengungkapkan, audit ter­hadap seluruh laporan keuangan pengurus KONI Maluku harus men­jadi agenda penting dalam Mu­sya­warah Olahraga Provinsi luar biasa.

“Audit terhadap seluruh laporan keuangan KONI Maluku ini harus dilakukan untuk melihat apakah penggunaan anggaran selama ini telah dilakukan sesuai perun­tukannya atau tidak,” tegas Rovik saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (20/1).

Menurutnya selama ini KONI mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pelaksana sejumlah event seperti PON dan Popmal dengan anggaran cukup fantastis.

Namun faktanya, pengurus KONI Maluku gagal dalam semua aspek seperti di PON dan gagal pembinaan atlet usia dini. Maka audit penggunaan keuangan menjadi penting untuk dilakukan.

“KONI gagal di PON, gagal pembinaan atlet usia dini gagal. Jadi harus ada audit,” ucap Rovik.

Selain itu, pengurus KONI Maluku harus segara jelas mempertangungjawabkan laporan program dan keuangan dalam forum Musoprovlub, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Musoprovlub kata Rovik tidak boleh berjalan seperti biasa-biasa saja, tetapi harus ada upaya untuk meminta pertanggung jawaban pengurus KONI Maluku.

“Kalau mau olahraga Maluku kembali bangkit, maka Musol­provlub Maluku harus tegas meminta pertanggung jawaban pengurus KONI, termasuk men­dorong dilakukan audit keuang­an,” tandasnya.

Minta Audit

Seperti diberitakan sebelum­nya, pengamat Olahraga Maluku, Novi Pinantoan mengatakan, dengan mundurnya Murad Ismail maka sudah sepantasnya dila­kukan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa untuk mencari kepengurusan KONI Maluku yang baru.

KONI Maluku harus melakukan pembenahan menuju event olah­raga lokal maupun nasional yang persiapannya dimulai saat ini.

Kendati begitu, harus dilakukan audit terhadap pengguna ang­garan di KONI Maluku.

“Kita tahu catatan PON Aceh-Medan yang dikucurkan sekitar 10 miliar didalam penggunaan anggaran memang harus diaudit karena sarat dengan masalah,” tutur Novi kepada Siwalima, Sabtu (4/1).

Dua persoalan yang mengha­ruskan dilakukannya audit yakni ganti rugi tiket Ambon-Jakarta dan uang makan-minum atlet dan pelatih cabor tinjau yang sampai saat ini belum diganti.

“Misalnya tim tinju Maluku mereka karena anggaran belum cair maka mereka pelatda dengan menggunakan anggaran pribadi di Jakarta dan KONI berjanji akan digantikan KONI tapi sampai sekarang tidak diganti. Jawaban KONI dana sudah masuk dalam perencanaan ganti dan uang tiket, belum juga uang makan minum juga tercatat sebagai belanja PON tapi tidak di bayarkan,” kecam­nya.

Dengan adanya temuan-temuan persoalan penggunaan anggaran oleh KONI Maluku tersebut maka Novi mendesak dilakukan audit sebelum ke­pengurusan KONI 2022-2026 ini meletakan jabatan.

Perlu Audit

Desakan yang sama juga diungkap pemerhati olahraga Roni Samloy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (4/1).

Diakuinya anggaran yang diberikan kepada KONI Maluku merupakan dana hibah tetapi semua bersumber dari anggaran daerah maka pertanggung jawabannya juga harus jelas.

Audit terhadap pengguna anggaran KONI kata Samloy harus dilakukan mulai dari Popmal hingga PON XXI Aceh-Medan.

“Penggunaan anggaran KONI Maluku mestinya diaudit. Kalau daerah lain bisa diaudit dan ditindaklanjuti dengan investigasi oleh kejaksaan kenapa di Maluku Tidak bisa dan sebagai pengamat olahraga kami sangat mendukung kalau dana hibah PON XXI Aceh Sumut itu harus diaudit,” kata Samloy. (S-20)