AMBON, Siwalimanews – Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jefry Apoly Rahawarin memastikan, akan memperjuangkan pembangunan di seluruh daerah perbatasan di Indonesia, termasuk Maluku.

Usulan pembangunan daerah perbatasan kata Rahawarin, selain dilakukan BNPP sesuai dengan rencana induk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2022, namun dapat dilakukan juga lewat pengusulan oleh pemda baik provinsi maupun kabupaten yang masuk dalam kategori daerah perbatasan.

Ia mencontohkan, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Aru, menjadi dua daerah perbatasan yang selalu intens menyampaikan usulan pembangunan yang menjadi kebutuhan daerah perbatasan, khususnya pada lokasi prioritas (Lokpri).

“Kami mesti jujur ada daerah yang intens datang mengajukan proposal pembangunan yakni Aru dan Malra, makanya kita akan kembalikan ke Kementerian dan lembaga untuk melihat usulan tersebut atau nanti ada anggaran lain, tapi tetap kita perjuangkan,” tandas Rahawarin kepada wartawan di Ambon, Jumat (16/6).

Untuk tahun 2023 ini sebagai Deputi III Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan kata Rahawarin, ia diberikan kepercayaan untuk mengelola Rp6.674.670.712.447, sedangkan Deputi I Bidang Batas Wilayah Negara sebesar Rp.740.630.355.000 dan Deputi II Bidang Lintas Batas Negara sebesar  Rp.290.459.569.342.

Sebagai pejabat negara, Rahawarin memastikan akan bekerja keras untuk memastikan anggaran yang menjadi kewenangannya tepat sasaran dan dirasakan masyarakat di 15 provinsi yang masuk daerah perbatasan.

Sedangkan dalam kapasitas sebagai putra daerah, maka sudah tentu dirinya akan bekerja ekstra untuk memastikan peruntukan anggaran benar-benar dirasakan empat daerah perbatasan di Maluku.

“Sebagai putra daerah Maluku saya akan bekerja keras untuk pembangunan di wilayah perbatasan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada saya, tapi yang pasti masyarakat harus sejahtera,” ucap mantan Pangdam XVI Pattimura ini.(S-20)