BERPULUH  tahun sejak Indonesia merdeka anak-anak maupun generasi muda yang Dusun Birit Desa Kwaous, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, belum tersentuh pendidikan sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.

Kepala Dusun Birit Samun Rumbati mengatakan, anak- anak di Dusun Birit berniat dan berusaha untuk mau melanjutkan pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA bahkan keinginan melanjutkan sampai pada jenjang perguruan tinggi yang menjadi harapan mereka kedepan.

“Anak-anak kami belum pernah tersentuh pendidikan. Kita juga sudah mengambil langkah-langkah biar hanya sampai tingkat SD tapi hingga kini tak direspons,” tan­dasnya, melalui telepon selulernya, Rabu 12/7).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Ke­budayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Sidik Rumalowak yang di konfirmasi Siwalima, Rabu (12/7)  mengaku, persoalan pendidikan pada Dusun Birit ini bukan hanya satu masalah yang dihadapi, dari beberapa puluh tahun yang lalu beberapa macam kunjungan yang dilakukan disana baik dari LSM, maupun anggota DPRD, dan juga Pemerintah Daerah  dalam rangka bagaimana bisa menyelesaikan problem pada Dusun tersebut.

“Tapi perlu diingat di sektor pendidikan kami tidak bisa bergerak pertama adalah wilayah yang mereka tinggal itu menyangkut hak pemilikan yang tanah terhadap masyarakat untuk mau membangun satuan pendidikan TK Pendidikan Anak Usia Dini saja itu kita tidak bisa mendapatkan hak akses untuk itu,” kata Rumalowak.

Rumalowak menjelaskan, karena mereka punya hidup di sana sepanjang kita melihat, untuk menyangkut perumahan apa se­hingga Baznas mencoba untuk masuk.

“Sebelum Baznas membangun itu sudah harus berkoordinasi dengan desa adat, pertama adalah menda­patkan hak wilayah adat itu se­hingga baru pernah dikeluarkan surat resmi dari desa adat tentang kepemilikan hak itu,” ujar Ruma­lowak.

Menurut Rumalowak, ini baru mulai lakukan  sehingga langsung berapa luas tanah, beberapa hak pemiliknya melalui hak adat itu.

“Baru kita mencoba untuk me­nyangkut dengan perumahan itu, sedangkan  di sektor pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan terhadap pembangunan sekolah.

Menurut Rumalowak, pertama apalagi menyangkut dengan satuan pendidikan SD ini kan rata- rata jumlah penduduk disana belum memenuhi syarat  mau membangun salah satu satuan pendidikan. Ka­rena membangun satuan pendidikan tidak sekedar membangun tanpa memperhatikan aspek-aspek me­nyangkut dengan jumlah guru yang ada disana maupun yang lain itu satu

Pada saat di tahun kemarin kita coba mau masuk mau membangun TK PAUD di kordinasi dengan dengan desa, tapi ternyata disana pihak dari kementerian agama sudah membangun yang nama RA, sehingga kits mendorongnya,” ungkap Rumalowak.

Kata Rumalowak, sedangkan  pada tingkat Sekolah Dasar sudah ada  jalan terbuka ini berarti sudah ada akses, bukan seperti dulu aksesnya ke Desa Kwaous bisa juga ke Desa Airnanang.

“Jadi jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 berkisar cuma 8 sampai 9 orang, bayangkan kalau kita mau membangun satuan pendidikan coba rasionalitas apa yang teman- teman bisa pikirkan dengan itu,” tandas Rumalowak.

Rumalowak menjelaskan, jadi kalau sektor pendidikan bukan hanya sekedar  membangun, tetapi harus melihat indikator- indikator yang mau dibangun satuan pen­didikan.

“Saat ini, alhamdulillah sudah mulai terbuka dengan gerakan yang dilakukan oleh teman- teman di Baznas dengan pertama mereka dapat layak hidup.,” ujarnya.

Dikatakan, artinya rumah layak huni berarti dengan sendirinya mereka punya rasa kepercayaan diri sudah ada berarti yang berikut ini akan kita tinjau kembali. Karena persyaratan untuk mendirikan salah satuan pendidikan Sekolah Dasar, kami membutuhkan siswanya atau anak-anak 8 sampai 11 atau 12 orang itu sangat sulit buat kita untuk mau mengusulkan menyangkut dengan NPTSN,” jelas Rumalowak.

Menurut Rumalowak, karna sangat sulit untuk mendapatkan NPTSNYA kalau persyatan jumlah siswa itu belum terpenuhi, yang jelas kalau bisa sektor untuk keberpihakan diwilayah kita semua punya keinginan yang sama sebagai anak negeri punya keinginan yang sama cita-cita yang sama.

“Dengan dilihat jumlah satu masalah saja bahwa itu cuma di bangun, tetapi dibangun itu dengan standar bisa memenuhi syarat atau tidak. Itu yang kami melakukan kajian sekarang, ini adalah bagaimana anak-anak bisa ikut minimal harus ada semacam transportasi itu solusi yang kita tawarkan,” ucapannya.

Itu berarti, kata Rumalowak, pemerintah daerah lewat kita siapkan transportasi antar jemput antara siswa itu dari dusun Birit ke desa air Nanang atau kah desa Kwaous. Karen jaraknya tidak terlalu jauh lagi dulu memang jaraknya jauh tapi sekarang dengan akses jalan sekitar 15 menit sudah sampai di  desa tetangga.

“Jadi kami minta teman-teman yang mengkritisi kami rasa itu bagian dari pemerhati pendidikan, tetapi harus lihat indikator untuk mem­bangun satuan pendidikan harus melalui persyatan- persyaratan formil,” ungkapnya.

Apalagi dengan kondisi saat ini kekurangan guru  kita di mana- mana disatuan pendidikan dasar. Tambah Rumalowak, belum kita mengurusi lalu dengan sendirinya disitu kita tambah satu satuan pendidikan dengan catatan memenuhi syarat tidak masalah, tetapi tidak memenuhi syarat dari jumlah Pendaftaran siswanya.

“Ini yang membangun kelas jauh, itu solusinya dengan catatan kalau anak-anak harus disatu sekolah mau di SD Kwaous atau SD airnanang, sehingga langkah yang kita lakukan semacam itu,” pinta Rumalowak.

Karna selama ini ada guru-guru kami yang sudah berkunjung dusun Birit itu juga kami sarankan kepada guru- guru di Airnanang dan Kwaous sampai berkunjung dengan catatan pakai anak asuh sampai pada tingkat itu.

“Lebih lanjut kata Rumalowak, tapi mereka tidak mau melepaskan anak-anaknya, untuk keluar mengikuti pendidikan tapi anak asu disekolah Induknya tapi belum didapatkan. Tetapi kami mencoba kalau ada yang diberikan untuk kita bisa membangun gedung- gedung biar segi Permanen, untuk pem­bangunan sekolah itu bisa kita akan dorong dengan catatan dengan kelas jauh,” terangnya.

Tetapi kelas jauh itu pasti lanjut Rumalowak, apapun yang terjadi untuk pelayanan tidak sama dengan pelayanan yang ada di kelas induk tidak sama.(Mg-1)