AMBON, Siwalimanews – Tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon, puluhan pedagang yang menempati Ambon Plaza melakukan protes ke wakil mereka di DPRD

Kedatangan para pedagang dibawa pimpinan Ketua Perhimpunan Pedagang Pusat Perbelanjaan Amplaz, Edison Wambuloli ke Baileo Rakyat Belakang Soya, Jumat (3/5).

Mereka juga membawa sejumlah pamflet dengan berbagai tuntutan atas kebijakan yang dilakukan Pemkot Ambon.

Setelah melakukan orasi, puluhan pedagang ditemui Komisi II DPRD Kota Ambon untuk melakukan diskusi menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Usai pertemuan,  Edison Wambuloli mewakili pedagang kepada wartawan mengaku kedatangan mereka di rumah rakyat ini akibat janji yang tidak terealisasi oleh Penjabat Walikota Ambon.

Ia menjelaskan sampai sekarang dirinya dan para pedagang belum bertemu dengan pihak ketiga sebagai pengelola Amplaz yang baru untuk membicarakan perihal harga unit/lapak yang melonjak dari Rp 40 juta, naik hingga Rp400-500 juga bahkan hingga Rp3 miliar per 30 tahun.

“Penentuan harga unit tidak pernah libatkan kami selaku pengguna unit. Penjabat Walikota janji akan bahas bersama kami dengan Modern selaku pengelola, tapi sampai sekarang tidak terealisasi,”terangnya.

Dengan itu, mereka mengadu itu ke DPRD, selain menindaklanjuti janji Penjabat Walikota, mereka juga akan meminta DPRD memfasilitasi untuk bisa menurunkan harga sewa per unit lapak di dalam Amplaz yang naik drastis setelah diserahkan ke pihak ketiga.

“Kita minta diturunkan 50 persen dari harga sekarang yang 400-500 bahkan sampai 3 miliar per 30 tahun itu. Kami minta agar dapat dipertemukan dengan

1. Modern Multiguna bersama Penjabat Walikota,” urainya sebagai bagian dari tuntutan pedagang.

Selain itu mereka juga mempermasalahkan  biaya cleaning service yang juga naik tanpa pembahasan.

“Ini hal-hal yang kami adukan dan kami minta DPRD segera tindaklanjuti sebelum SHGB kita berakhir Juli 2024 ini,” harapnya.

Ditempat yang sama Ketua Kohipa Amplaz H Irfan Hamka juga mengatakan, bahwa pemerintah kota sebagai orang tua, sudah menelantarkan para pedagangan.

“Harga yang ditentukan pihak ketiga, sangat tidak wajar. Dari 30-40 juta, naik hingga 900-1,8 miliar. Dan harga itu bervariasi antara lantai 1, 2 dan 3 juga berbeda,” terang Irfan.

Dikatakan, Ambon dalam kondisi pemulihan pasca Covid-19. Dan perekonomian ini belum benar-benar pulih.

“2023 dan memasuki awal 2024 ini, belum benar-benar pulih. Mestinya harus melihat itu, jangan hanya melihat kepentingan kelompok pengusaha, tapi harus melihat kepentingan secara keseluruhan. Dan Pemerintah Kota juga jangan membantu atau menolong kelompok pengusaha lalu mengorbankan kami pedagang. Untuk itulah kami mengadukan ini ke DPRD,” ujarnya.(S-25)