AMBON, Siwalimanews – Puluhan orang yang dikarantina di gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku kabur dari ruangan, karena tidak diberi makan. Tak hanya itu, tindakan medis juga tidak ada.

Puluhan orang itu digelandang ke LPMP Maluku setelah tiba de­ngan KM Tidar pada Rabu (1/4) pagi sekitar pukul 08.00 WIT di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Jum­lah mereka 82 orang, dan 23 diantaranya orang Maluku.

LPMP Maluku yang berlokasi di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon merupakan salah satu gedung yang dija­dikan tempat karantina oleh Gugus Tugas Per­ce­patan Penanggu­la­ngan Covid-19 Malu­ku.

Informasi yang di­peroleh, saat menjalani pemeriksaan di pela­buhan Yos Sudarso, 23 penumpang diketahui ber-KTP luar Maluku. Sedangkan 59 orang berasal dari Maluku, tetapi tidak memiliki identitas. Sehingga mereka semua dibawa ke LPMP untuk karantina.

Sesampainya di LPMP, mereka diberikan kunci kamar oleh tim gugus tugas, dan dijelaskan kalau satu kamar ditempati oleh dua orang.

Setelah kurang lebih satu jam berada di kamar, tidak ada makanan yang diberikan kepada mereka. Bahkan tenaga medis juga tidak ada untuk memeriksa mereka.

Tak bisa lagi menahan lapar, mereka langsung keluar dari kamar dan mengamuk. Mereka menuntut agar segera dipulangkan ke daerah masing-masing.

“Kita sudah koordinasi sejak subuh, cuma tidak wujudnya, kita semua mengerti hukum dan kalau dari sana (tim gugus) tidak pernah tunjukan apa yang dijanjikan. Kita semua sehat, kita anak bangsa, berani ambil resiko, ini keadaan lapangan,” tandas salah satu warga.

Ia menegaskan, kalau dirinya bersama dengan lainnya yang dibawa ke LPMP sehat. Mereka dikarantina, namun tidak diperhatikan.

“Kita tidak sakit, ini masalah kemanusiaan, ini lapar semua, jadi kita ambil resiko, ini baru Pattimura-Pattimura mudah, betul kan semua,” teriaknya, sambil diiyakan oleh puluhan warga yang lain.

Ia menilai, gugus tugas percepatan dan penanggulangan Covid-19 Maluku tidak siap dan membohongi warga yang dikarantina.

“Kita seng sakit, kita bukan perampok, kita bukan pencuri, oke bukan cuma makanan, kliniknya tidak ada, siapa yang bohong. Ini di lapangan, tidak bohong,” teriaknya lagi.

Tidak hanya dirinya, ada beberapa rekannya yang mengamuk. Mereka beramai-rapai protes dengan ketidaksiapan tim gugus tugas.

Sejumlah aparat kepolisian dan tim gugus tugas yang berada di lokasi mencoba menenangkan mereka, namun mereka tidak hiraukan.

Sekda Maluku, Kasrul Selang yang merupakan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Maluku langsung mendatangi ke LPMP. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, sebanyak 59 orang dikembalikan ke daerah masing-masing. Sedangkan 23 orang yang ber-KTP luar Maluku tetap dikarantina.

“Sekarang mereka sudah kita kembalikan ke daerah masing-masing dan itu hanya miskomunikasi. Mereka tidak berteriak lapar, tetapi ingin pulang,” kata Kasrul saat dikonfirmasi wartawan, di kantor gubernur.

Soal mereka dibiarkan kelaparan dan tidak ada tindakan medis, Kasrul  mengatakan, sudah diselesaikan, dan mereka sudah dikembalikan ke daerah masing-masing. “Sudah sejak pagi hari masalah ini sudah kita selesaikan dan mereka sudah kembali ke wilayah masing-masing. Ada yang ke Piru, Pelauw, Buru dan Kota Ambon, masalahnya sudah kita atasi,” ujarnya.

Tak Miliki Peralatan

Tak hanya LPMP, Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku yang disiapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku sebagai salah satu tempat karantina ternyata juga tidak dilengkapi fasilitas.

Hal ini ditemukan pimpinan DPRD Maluku saat melakukan kun­jungan ke tempat itu, Selasa (1/4).

Kendati sebagai tempat karantina, namun sarana untuk mencuci tangan, hand sanitizer dan peralatan lainnya untuk warga yang dikarantina tidak tersedia.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengungkapan, petugas di Balai Diklat Pertanian telah meminta agar hal ini menjadi perhatian dari pemerintah.

“Tadi juga ada permintaan di balai pertanian untuk bagaimana mereka bisa siapkan alat pengukur suhu supaya orang yang dikarantina di sana bisa dideteksi dari waktu ke waktu hal itu sangat positif,” kata Wattimury kepada wartawan di gedung Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (1/4).

Lanjut Wattimury, sebagai tempat karantina mestinya semua fasilitas harus disiapkan.

“Kekurangan-kekurangan begini sepeleh, tapi sebetulnya sangat mementukan. Menentukan dalam hal orang yang bekerja dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu, tetapi juga orang yang dikarantina juga percaya dengan yang tangani kita,” ujarnya. (S-39/Mg-4)