AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tambimbar menyerahkan proposal pengembangan nelayan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pemerintah KKT juga mengusulkan pengembangan infrastruktur di Tanimbar sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia.

“Tadi, gubernur telah menandatangani proposal yang kita ajukan di ruang tunggu Bandar Udara Mathilda Batlayeri. Saya meminta kesediaan beliau, dan beliau menandatangani usulan tersebut. Usulannya ada 2 triliun lebih, yang di dalamnya sudah termasuk kebutuhan listrik dan air bersih,” jelas Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon,S.H,M.H disela-sela kunjungan kerja tersebut.

Dirinya menjelaskan dalam proposal pengembangan nelayan ada beberapa kawasan yang diusulkan antara lain Selaru, Fordata, Watmuri, Arma, Atubul Da, Atubul Dol, Ilngei, dan Wowonda.

“Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan jalan lingkar Ilngei dan Wowonda,” jelasnya.

Selain itu, diusulkan pula penyelesaian pembangunan jalan dari Romean sampai Adodo Fordata, karena jalan itu sudah dibuka tetapi belum selesai. Masih dibutuhkan dua sampai tiga tahun anggaran lagi untuk dapat menyelesaikan jalan Fordata.

“Kalau jalan di Selaru, hotmix-nya belum sampai di Eliasa, sehingga diusulkan peningkatan (hotmix) ruas jalan dari Kandar sampai ke Eliasa,” terangnya.

Terkait dengan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Provinsi Maluku, akan disediakan sekitar 3000 kapal.

“Tadi gubernur sudah menginformasikan kepada saya, bahwa ada sekitar 3000 kapal yang disediakan untuk Maluku. Tentunya tidak semua kapal itu akan beroperasi di Tanimbar, karena sebagian akan beroperasi ada di Kei, Aru dan lain-lain,” ungkapnya.

Kapal-kapal tersebut menurutnya akan disebarkan ke semua daerah penyangga sentra kelautan dan perikanan terpadu di Maluku, termasuk di Tanimbar.

Selain itudalam proposal itu juga disampaikan usulan penambahan panjang runway Bandar Udara Mathilda Batlayeri dan pelabuhan laut saumlaki.

“Secara teknis akan diusulkan dari dinas teknis maupun instansi vertikal, tetapi saya mengusulkan secara umum kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas,” katanya.

Terhadap berbagai usulan tersebut, baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri PPN/Kepala Bappenas menyambut positif.

“Tanggapan kedua menteri ketika kami menyerahkan proposal sangat positif, tentunya akan diproses sesuai dengan mekanisme. Tidak ada janji angka, tentunya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka pasti programnya akan bertahap,” katanya. (S-39)