AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku diingatkan untuk mengoptimalkan program-program pemberdayaan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang melanda provinsi ini.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (17/2) merespon angka kemiskinan di Maluku yang masih cukup tinggi berdasarkan data BPS Maluku.

“Memang kemiskinan di Maluku sedikit mengalami penurunan yah, tapi masih tinggi juga karena itu harus ada program luar biasa dari pemda,” ujar Hurasan.

Sebagai komisi yang membidangi masalah kemiskinan kata Hurasan, pihaknya mendorong agar pemda membangun dan menciptakan program ekonomi baru dikalangan masyarakat.

Program-program pemberdayaan yang berhubungan dengan masyarakat harus terus digiatkan oleh pemda, artinya di tahun 2022 ini pemda harus lebih meningkatkan program yang ada.

“Misalnya di tahun ini anggarannya Rp10 miliar, maka kedepan harus ditambahkan sehingga ada peningkatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong agar pemda lebih meningkatkan peran UKM ditingkat desa sebagai basis masyarakat yang paling bawah, yang mana sudah tentu harus dilakukan dengan koordinasi bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pasalnya, program-program yang berkaitan dengan UKM ditingkat desa seperti permodalan UMKM sangat penting dan berpotensi besar meningkatkan kembali ekonomi, hingga ada geliat ekonomi yang tinggi.

Bahkan politikus PKB Maluku ini meminta pemda untuk membuka akses bagi pelaku-pelaku ekonomi, khususnya kepada perbankan dengan tujuan agar ada ketersediaan modal usaha guna meningkatkan usaha masyarakat.

“Saya yakin bila kebijakan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan secara masif, termasuk dengan kolaborasi dan koordinasi antara Pemda  Maluku dan kabupaten/kota hingga ke desa, maka di tahun 2023 trend kemiskinan itu akan mengalami penurunan,” tandasnya. (S-20)