AMBON, Siwalimanews – Pilkada Maluku bakal berlangsung ketat. Sudah bisa dipastikan tiga pasang calon akan bertarung memperebutkan orang nomor satu di daerah ini.

Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, adalah poros baru yang muncul, dengan dukungan dari Partai Gerindra.

Kepastikan HL berpasa­ngan dengan Vanath, di­sampaikan langsung oleh Ketua Bidang Kajian Hu­kum DPP Gerindra, Jo­han Lewerissa.

Kepada Siwalima, Senin (12/8), Johan mengaku kakak kandungnya itu akan berpasangan dengan man­tan Bupati Seram Bagian Timur di Pilgub Maluku. “Benar, memang benar Hendrik Lewerissa berpasa­ngan dengan Abdullah Vanath,” tulis Johan singkat melalui pesan Whatsapp.

Walau demikian, partai besutan Prabowo Subianto itu tak bisa sen­diri mengusung calon, lantaran hanya memiliki 5 kursi di DPRD Maluku.

Untuk bisa memenuhi syarat pencalonan, Gerindra harus mencari partner koalisi. Dan HL sudah memulainya dengan menggandeng Partai Perindo. Dia dan Vanath Senin (12/8) malam, sudah mendapat rekomendasi partai itu.

PDIP dan JAR

Poros berikutnya adalah, Jeffry Apoly Rahawarin yang sudah bisa dipastikan akan diusung PDIP.

Partai pemenang pemilu itu men­dukung penuh Jeffry, yang nanti dipasangkan dengan mantan Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal.

Keduanya hari ini dijadwalkan akan menerima rekomendasi PDIP, yang nantinya diserahkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri, di Jakarta.

“Puji Tuhan, sekarang saya masih me­nunggu undangan untuk besok,” ucap Rahawarin kepada Siwalima  melalui telepon selulernya, Selasa (13/8).

JAR memastikan pada pukul 10.00 WIB dirinya akan menerima reko­mendasi dari PDIP.

“Saya sudah terima undangan dan besok (hari-red) saya akan terima rekomendasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Jeffry sudah lebih dahulu mengantongi rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai dua kursi di DPRD Maluku.

Dengan demikian, Jeffy-Abua, telah memenuhi syarat sebagai ba­kal calon, karena sudah memenuhi ambang batas pencalonan, dengan 10 kursi.

Jauh hari sebelumnya, Murad Ismai dan Michael Wattimena telah lebih dahulu memastikan diri seba­gai peserta.

Pasangan berjuluk 2M itu didukung

Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan PKB. Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera juga memberikan dukungan politik kepada mereka.

Dengan demikian, 2M sudah memiliki dukungan 15 kursi, yang terdiri dari

Partai Demokrat 4 kursi, 4 kursi dari PKB, PAN 3 kursi dan PKS punya 4 kursi.

Diserahkan Mega

Sementra itu, Wakil Ketua DPD PDIP Maluku, Hendrik Sahureka kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/8), membe­narkan ada agenda penyerahan rekomendasi di Jakarta.

Kendati begitu, dia belum me­ngetahui pasti! pasangan siapa yang akan menerima rekomendasi partai wang cilik itu.

“Betul jadi besok itu ada penye­rahan rekomendasi di Jakarta yang dilakukan langsung oleh ibu Ketua Umum,” ungkap Sahureka.

Sebelumnya, Ketua PDIP Maluku, Benhur George Watubun sudah me­mastikan Mega akan mengumumkan nama bakal calon gubernur pekan ini.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (9/8) lalu, Watu­bun mengatakan, partainya punya hitungan yang tepat terkait waktu pengumuman bakal calon kepala daerah. “Untuk Maluku itu minggu depan sudah diumumkan,” ungkap Watubun.

Tolak HL

DPD Golkar Maluku menolak Hendrik Lewerissa berpasangan dengan Abdullah Vanath. Mereka meminta DPP agar tetap mereko­mendasikan Ramly Umasugi di Pilkada Maluku.

Reaksi Golkar Maluku ini terjadi pasca Perindo memberikan rekomen­dasi kepada HL dan Vanath, Senin (12/8) malam.

Sekretaris Golkar Maluku, Abner James Timisela mengungkapkan,  sebagai partai tua di Maluku, Golkar tentu berkeinginan agar kadernya dapat berkontestasi di pilkada.

Langkah ini dilakukan dengan mempersiapkan sejumlah kader partai termasuk Ketua Partai Golkar Maluku, Ramly Umasugi agar terlibat dalam pilkada Maluku.

“Ketua DPD tidak pernah datang merengek-rengek untuk menjadi calon Wakil Gubernur, HL sendiri yang meminangnya. Makanya ketika tiba-tiba HL menggandeng Vanath, ini juga membuat kita bertanya-tanya,” ungkap Timisela kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/8).

Sebagai pimpinan partai, Golkar Maluku kata Timisela akan tetap memperjuangkan agar DPP mereko­mendasikan Ketua DPD untuk maju dalam kontestasi politik.

Namun jika HL tetap ngotot me­ngambil Vanath sebagai calon wakil gubernur, maka Partai Golkar akan meminta DPP agar tidak memberikan rekomendasi kepada keduanya.

“Tidak serta-merta ketika HL mengambil Vanath lalu Golkar men­dukung. Vanath bukan apa-apa di Golkar,” tegas Timisela.

Diakuinya Vanath saat ini telah memiliki kartu tanda anggota tetapi secara struktural Ramly Umasugi adalah Ketua DPD dengan didu­kung kekuatan 11 kabupaten dan kota

“Masa seorang yang hanya memiliki KTA dalam waktu sehari mengambil peran di Golkar melebihi seorang ketua partai. Vanath tidak punya suara apa-apa tetapi, Ramly punya hak suara dalam Munas,” tegas Timisela.

Dia menegaskan, DPD Partai Gol­kar Maluku akan konsisten mem­perjuangkan dengan cara apapun agar DPP Golkar merekomendasikan Ramly untuk maju dalam pilkada

Sementara itu, Ketua Golkar Maluku Ramly Umasugi menolak berkomentar terkait dengan kepu­tusan HL menggandeng Vanath.

“Saya belum bisa berkomentar, ma­sih fokus pleno DPP,” pungkas Ramly kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/8) siang.

Pecah Kongsi

Akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela menjelaskan keputusan HL lebih memilih Vanath menga­getkan publik Maluku.

Pasalnya selama ini publik Maluku disuguhi dengan kedekatan HL dan Ramly, bahkan telah dilakukan silahturahmi dengan ketua umum DPP Partai Golkar saat itu Airlangga Hartarto.

Ruhunlela mengatakan keputusan HL berpotensi menyebabkan hubu­ngan tidak harmonis dengan ketua DPD Golkar Maluku Ramly Umasugi.

“Pecah kongsi itu bisa saja terjadi, karena Ramly merupakan Ketua Golkar yang sudah sama-sama berja­lan tetapi sampai ditengah jalan jus­tru Lewerissa memilih orang lain,” ujar Ruhunlela kepada Siwalima me­lalui telepon selulernya, Selasa (13/8).

Ruhunlela menegaskan, jika terjadi pecah kongsi maka akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas HL-AV jika Golkar tetap ngotot mendukung.

Diakuinya kewenangan menge­luarkan rekomendasi berada dita­ngan DPP setelah mendengar infor­masi dari DPD, namun ketika DPD punya kepentingan berbeda dengan DPP maka ini menjadi polemik di akar rumput.

Secara implisit kata Ruhunlela, semua kader taat pada keputusan partai tetapi dalam implementasinya pasti akan terjadi manuver dan tidak taat pada keputusan partai.

“Itu sangat mempengaruhi karena Ramly masih berada dalam struktur partai dengan sistem komando dan tidak mungkin Ramly tidak punya pengikut di sebelas Kabupaten/Kota.

Pasti pengikutnya kecewa dan sudah bekerja tiba-tiba tidak dipakai apalagi sebagian ketua DPD,” tegasnya.

Kendati begitu, Ruhunlela men­duga potensi Golkar untuk mem­berikan rekomendasi kepada HL-AV masih terbuka apalagi dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari ketua umum yang menyebabkan konstalasi politik di Golkar ikut berpengaruh.

Terpisah, akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu menilai pergantian pendamping baik calon gubernur maupun wakil gubernur merupakan hal biasa dalam dinamika politik.

“Memang keputusan pak Hendrik ini juga bikin kaget banyak orang karena selama ini kan masyarakat pak Hendrik sangat dekat dengan pak Ramly, tapi itulah politik,” ungkap Tahitu.

Menurutnya, keputusan HL tersebut dapat berdampak pada dukungan partai Golkar apalagi tidak diakomodirnya ketua DPD Partai Golkar Maluku itu.

Bahkan jika tidak diantisipasi maka akan mengakibatkan pecah kongsi antara kedua tokoh politik di Maluku ini.

“Dinamika ini harus diantisipasi sebab kalau tidak maka bisa saja terjadi pecah kongsi dan ini sangat merugikan pak Hendrik kalau nanti Golkar tetap mendukung HL,” tegasnya. (S-20)