AMBON, Siwlaimanews – Kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran untuk membiayai program prioritasnya, membuat gelombang aksi demonstrasi  mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Ambon ibu kota Provinsi Maluku.

Dimana dalam aksi mahasiswa di seluruh Indonesia termasuk di Maluku, memprotes pemangkasan anggaran yang justru menyusahkan masyarakat kecil.

Di Maluku sendiri, aksi mahasiswa IAIN Ambon dilakukan dengan mendatangi Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (20/2). Puluhan mahasiswa ini mengecam kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran ratusan triliun yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Mereka juga memprotes kebijakan dengan membawa sejumlah poster berisi kecaman dan tuntutan kebijakan Prabowo Subianto soal efesiensi anggaran segera dibatalkan. Beberapa spanduk berukuran besar juga dibentangkan sepanjang arak-arakan massa aksi, salah satunya bertuliskan Harga BO Saja Yang Dipangkas, Biaya Pendidikan Jangan.

“Yang setengah mati adalah rakyat kecil. Mereka masih terisolir dan tidak menikmati pembangunan karena anggaran dipangkas dengan program yang tidak tepat sasaran,” teriak mahasiswa.

Baca Juga: Polisi Masih Selidiki Kasus Pembakaran PT WMP di Haya

Puluhan mahasiswa ini mengaku, mereka turun ke jalan dan mendatangi DPRD Maluku, agar menyuarakan aspirasi mereka kepada Prabowo untuk menghentikan pemangkasan anggaran.

“Kami turun dan bela masyarakat, sebab masyarakat kecewa dan mengeluh hidup tambah susah. Kedatangan kami ingin bertemu pimpinan dan anggota DPRD Maluku agar menyuarakan aspirasi kami,” ucap mereka.

Namun, ketika staf Sekretariat DPRD Maluku memberikan penjelasan kepada puluhan mahasiswa ini, kalau seluruh pimpinan dan anggota saat ini sementara berada di Jakarta untuk memenuhi undangan Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa yang dilantik presiden hari ini, puluhan mahasiswa ini tetap memaksa masuk ke ruang rapat paripurna.

Akhirnya mahasiswa dan aparat terlibat saling dorong di depan pintu utama Baileo Rakyat Karang Panjang. Situasi semakin memanas, setelah ada teriakan dengan kata-kata kotor dan salah satu pendemo kena pukul dari barisan aparat kepolisian.

Mendapati situasi seperti itu, puluhan mahasiswa ini langsung emosi, namun mahasiswa kemudian digiring keluar halaman Baileo Rakyat. Namun, setelah bernegosiasi, mahasiswapun kembali melakukan aksi.

“Kami masuk di ruang rapat paripurna menyampaikan aspirasi kami. Tolong berikan kesempatan kepada kami masuk. Silahkan mereka berjoget di acara pelantikan, kami membela aspirasi masyarakat kecil,” tutur para mahasiswa.

Meski begitu, ketika Kabag Falitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Una Asagaaff melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan, hanya 15 orang pendemo dipersilahkan masuk di ruang rapat paripurna.

Namun, para pendemo yang dijaga ketat puluhan aparat kepolisian, bersikukuh agar semua pendemo harus masuk di ruang rapat paripurna.

“Kalau kami tidak diperkenankan masuk, kami akan tidur di pintu utama Kantor DPRD Maluku, sampai aspirasi kami didengar dan ditindaklanjuti,” ancam mereka.

Sementara itu kordinator aksi Arsan Rumbaru kepada Siwalimanews di sela-sela aksi itu mengatakan, demo yang berlangsung  tersebut untuk mempertanyakan Inpres Nomor 1tTahun 2025 perihal efesiensi APBN dan APBD.

“Kami minta kepada pemprov lewat DPRD untuk kemudian menindaklanjuti ke pemerintah pusat agar merevisi Inpres itu dengan memberikan efisiensi 50 persen APBN ke berbagai sektor, ” ujar Arsan.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat berdampak buruk pada sektor pendidikan di Indonesia dan secara khusus pendidikan Maluku.

“Pemotongan anggaran ini sangat berdampak buruk secara meluas diberbagai sector, bukan saja pendidikan, tapi ekonomi maupun nelayan dan sebagainya,” tandas Arsan.

Ia berharap, melalui aksi tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk meninjau kembali peraturan pemerintah pusat tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami harap segera ada perubahan mengenai kebijakan ini. Karena aksi ini tidak akan berakhir hari ini, kami akan terus melakukan aksi sampai kebijakan ini direvisi kembali,” ancam Arsan.(S-26)