GUNA mempermudah pengawasan bahan bakar minyak, Pemerintah Provinsi Maluku didorong melakukan kerjasama dengan BPH Migas.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Irawadi mengatakan, kerja sama antara pemerintah provinsi dan BPH Migas menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan.

Beberapa daerah di Indonesia telah melakukan kerja sama dengan BPH Migas guna memaksimalkan ketersediaan BBM termasuk pengawasan terhadap BBM di lapangan.

“Sudah saatnya pemprov Maluku bekerja sama dengan BPH Migas untuk memastikan stok BBM aman dan juga mempermudah proses pengawasan,” ucap Irawadi kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, kemarin.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Provinsi Maluku tidak dapat melakukan pengawasan terhadap ketersediaan BBM di masyarakat akibatnya dipenghujung tahun BBM menjadi masalah.

Namun jika kerja sama dilakukan dan kewenangan pengawasan juga diserahkan BPH Migas maka tentu pemprov akan muda mengawasi BBM dilapangan.

“Pihak BPH Migas sebagai regulator telah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan artinya Pemprov harus jemput bola untuk melakukan pengawasan BBM itu,” terang Irawadi.

Gubernur yang baru pasca dilantik nantinya kata Irawadi harus melakukan kerja sama dengan BPH Migas sehingga kewenangan melakukan pengawasan BBM dapat diberikan BPH Migas.

“Sejak awal tahun ini kita ingatkan agar ada langkah nyata terhadap persoalan BBM di Ma­-luku, sebab fenomena kesulitan BBM hanya terjadi ketika meng­hadapi hari-hari besar keaga­maan seperti idul fitri, idul adha natal dan tahun baru artinya ada yang lemah dari sisi pengawa­san yang selama ini dilakukan pemerintah kabupaten dan kota maka pemprov harus ambil alih pengawasan,” tegasnya. (S-20)