AMBON, Siwalimanews – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Maluku mendesak gubernur dan jajaran di pemprov untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap dampak dari resesi ekonomi global.

Anggota Fraksi Demokrat Halimun Saulatu mengatakan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan, bahwa pada tahun 2023 mendatang Indonesia harus bersiap mengahadapi gelombang resesi ekonomi.

Tanpa terasa saat ini, dampak resesi sudah mulai dirasakan di Indonesia dengan ditandai pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran pada beberapa perusahaan, artinya secara tidak langsung akan mempengaruhi daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar yang mendesak masyarakat untuk lebih berhemat dan menyimpan uang ketimbang membeli kebutuhan yang tidak perlu.

“Melihat fakta bahwa kelak resesi ekonomi yang tidak dapat dielakan, maka pemprov harus melakukan langkah preventif maupun pencegahan, sehingga masyarakat nantinya tidak merasakan kesulitan ketika resesi melanda,” ujar Halimun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (1/12).

Pemprov kata Halimun, haruslah melakukan kebijakan-kebijakan pro terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga mengedepankan transparansi, termasuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, perikanan, peternakan, pengembangan home industri dan UMKM.

Program pemberdayaan dilakukan, agar masyarakat kecil dapat bertahan menghadapi gelombang resesi sesuai dengan tema RKPD 2023, yakni pemantapan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan penguatan SDM.

“Fraksi Demokrat juga berharap, program atau kegiatan serimonial yang tidak mendatangkan keuntungan eknomi bagi masyarakat, namun menelan dana yang besar agar dapat ditinjau kembali untuk dijalankan.(S-20)