PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur telah menganggarkan sekitar Rp 1,1 miliar untuk menjamin kepesertaan Badan Penyele­nggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi masyarakat non PNS dan pekerja rentan di daerah itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten  SBT, Buyung Rumasoreng mengatakan, sesuai anggaran yang dikuncurkan, ditargetkan sekitar 5000 peserta dari pegawai non PNS di lingkup Pemerintah Daerah dan pekerja rentan yang didaftarkan untuk program tersebut.

“Target untuk SBT 5000 orang peserta sesuai anggaran, di dalamnya Non PNS, tenaga rentan seperti tukang ojek, tukang batu, belayan tangkap dan petani,” ungkap Buyung.

Dikatakan, sejak dua minggu lalu pihaknya sudah menyurati masing-masing camat, namun data yang baru diperoleh baru dari Kecamatan Bula, Bula Barat, Werinama, Siwalalat, Gorom Timur dan sebagian Kecamatan Kilmury dengan total 200 lebih.

Sementara untuk Organisasi Perangkat Daerah,  kata dia, pihaknya sudah menyiapkan surat untuk selanjutnya didistribusi ke masing-masing dinas.

“Program ini harus disambut baik, kalau tidak dimasukkan data-datanya berarti rugi. Kecuali tidak ada anggaran, sekarang Pemerintah sudah menyiapkan dananya,” cetusnya.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi Kepulauan Seram Zippora Lilian Wallyd menjelaskan, implementasi intruksi presiden (Impres) nomor 2 tahun 2021 terkait optimalisasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan Pemda mendaftarkan seluruh pekerja non PNS dan pekerja rentan di daerahnya.

“Makanya kami kesini terkait dengan Impres nomor 2 tahun 2021 dan tindaklanjut dari rapat tim pengendali pengawasan terkait dengan kepesertaan pegawai Non PNS dan pekerja rentan,” jelas Zippora Lilian Wallyd.

Zippora membeberkan, saat ini pegawai Non PNS yang baru terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 332 peserta yang merupakan pegawai non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula.

“Pegawai Non PNS yang baru terdaftar itu di RSUD Bula, sekitar 300 lebih. Kalau di instansi lain dalam proses pengumpulan data,” katanya.

Dirinya berharap, terus ada dukungan dari Pemda lewat Dinas Nakertrans SBT agar kedepan BPJS Ketenagakerjaan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda, sehingga seluruh masyarakat pekerja di kabupaten bertajuk ‘Ita Wotu Nusa’ itu dapat merasakan manfaat dan terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan.

“Harapanannya agar kedepan kami dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri, kami terus bersinergitas dan berkolaborasi dengan Pemda agar seluruh masyarakat pekerja yang ada di SBT dapat merasakan manfaat dan terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan,” pintanya. (*)