AMBON, Siwalimanews – Pemerintah daerah dan gugus tugas harusnya bersikap tegas terhadap aksi warga merampas jenazah Covid-19 di kawasan Galunggung, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kota Ambon.

Jika saja pemerintah tegas kejadian seperti itu tidak terjadi. Tak hanya itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini gugus tugas terhadap informasi pasien Covid juga menyulut emosi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala meminta agar pengamanan pemakaman jenazah Covid-19 diperketat.

Sangkala mengaku, setelah mendengar kejadian itu dirinya langsung mengontak Plt Direktur RSUD M Halussy, Ritha Tahitu dan mendapat penjelasan, kalau ternyata jenazah tersebut positif Covid-19.

Sangkala juga mempertanyakan sejauh mana dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga terkait dengan kondisi pasien berdasarkan hasil pemeriksaan swab tanggal 18 Juni lalu, dan pihak rumah sakit menyampaikan hal itu pun sudah dilakukan.

Karena itu, kejadian yang terjadi harus menjadi suatu pelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan keamanan saat pasien Covid-19 yang meninggal hendak k dimakamkan. Unsur Satpol PP, kepolisian maupun TNI harus dilibatkan. “Meningkatkan keamanan saya rasa harus kita lakukan,” tandas Sangkala, kepada Siwalima, Jumat (26/6).

Sangkala menyayangkan peristiwa yang telah terjadi. Ia meminta pihak keluarga maupun masyarakat untuk menahan diri dan dapat menerima protokol kesehatan dalam menangani pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

“Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi, mari semua pihak bisa menahan diri,” ungkapnya.

Ia memahami kesedihan dari keluarga. Namun jika pemerintah dalam hal ini gugus tugas sudah melakukan swab dan hasilnya positif, namun kemudian keluarga tidak percaya, dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengambil paksa jenazah, maka dapat membahayakan keluarga dan warga sekitar.

“Peristiwa ini dapat meningkatkan penyebaran kepada keluarga dan tentu bukan hanya membawa dampak negatif kepada keluarga korban, tetapi masyarakat,” ujar Sangkala.

Tokoh pemuda Ronny Sianressy mengatakan, aksi yang dilakukan warga Galunggung adalah wujud dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan covid yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

“Masyarakat pada prinsipnya mendengar dan mengikuti arahan pemerintah juga, tapi tidak ada tindak lanjut dari arahan-arahan itu seperti pencegahan covid, masyarakat juga dibuat binggung dengan informasi-informasi itu. Saya melihat tindakan yang dilakukan adalan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah, sehingga pemerintah harus introspeksi diri dan pemerintah harus melakukan tindakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tandas Sianressy.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat ditambah penanganan yang tidak jelas membuat masyarakat murka terhadap pemerintah. Selama ini tambah Sianressy, pemerintah lebih cenderung perhatian kepada jumlah pasien daripada pencegahan.

“Sosialisasi dan edukasi kurang ke masyarakat. Penanganan juga tak jelas. Orang yang terkena virs corona penanganan seperti apa, pengobatan seperti apa, pendampingan pasca itu seperti apa itu yang harus disosialisikan. Masyarakat takut pemerintah menyebutnya reaktif positif tapi tidak ada edukasi,” beber Sianressy.

Ia menyarankan kepada kepada gubernur sebagai penanggungjawab dan sekda sebagai ketua harian gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk segera mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Sebab apa, jangan sampai kondisi masyarakat itu sampai pada titik akhir. Andai saja ini tidak disikapi oleh pemerintah bisa saja tindakan ini terjadi lagi. Saya juga sarankan kepada masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpercayaannya itu pada ruang-ruang yang benar. Sebab di masa pandemi tidak menjaga protokoler, masyarakat juga yang nantinya kena Covid-19,” himbaunya.

Anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon, Eddyson Sarimanella mengatakan, masyarakat harus sadar, jika seorang pasien yang sudah meninggal karena positif terpapar maka berlaku protap Covid-19.

“Masyarakat harus sadar jika ada pasien yang positif Covid-19 meninggal maka berlaku protap,” ujarnya.

Sarimanella meminta masyarakat jangan terpancing dengan informasi atau isu-isu yang tidak benar, karena akan membawa dampak cukup besar bagi masyarakat yang lain.(S-39, Mg-4)