AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi IV DPRD Maluku Elviana Pattiasina menegaskan, hak tenaga kesehatan akan menjadi hutang bagi pemerintah provinsi.

Pasalnya, dua tahun sejak pandemi Covid-19 selesai di Maluku, puluhan tenaga kesehatan yang melayani pasien tahun 2020 di RSUD Haulussy belum juga mendapatkan hak-haknya.

Persoalan hak-hak tenaga kesehatan yang belum diselesaikan ini, dikarenakan kondisi keterbatasan anggaran.

“Memang persoalan hak nakes yang belum dibayarkan ini menjadi perhatian bersama dan ini menjadi hutang yang harus di selesaikan pemprov,” ucap Pattiasina kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (19/8).

Menurutnya, kepala daerah yang nantinya terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 27 November mendatang harus menjadikan persoalan hak nakes di RSUD Haulussy sebagai prioritas utama untuk diselesaikan.

Kepala daerah yang baru harus dapat memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab daerah untuk memfasilitasi penyelesaian hak-hak tenaga kesehatan.

“Mereka sudah bekerja dan mengeluarkan tenaga untuk melayani masyarakat, tetapi hak-hak tidak didapatkan. Apa yang menjadi hutang harus dipenuhi oleh kepala daerah yang baru,” tegasnya.

Pemerintah provinsi kedepan kata Pattiesina, harus dapat merealisasikan apa yang menjadi kewajiban daerah untuk nakes sebagai wujud penghormatan kepada tenaga kesehatan di RSUD Haulussy.(S-20)