Merubah sistim pembayaran angkutan kota dari tunai ke sistim barcode terlalu berlebihan. Bandingkan Kota Ambon dengan kota-kota besar lainnya sistim ini masih belum sepenuhnya diterapkan.

Kota Ambon malah ngotot. Walikota Ambon, Richard Louhenapessy bahkan dalam waktu dekat akan berlakukan sistim ini. Warga Kota Ambon murka. Mereka tidak menerima sistim pembayaran digital ini.

Kebijakan Walikota Ambon sesungguhnya tidak pro rakyat atau populis. Tidak semua warga Kota Ambon mampu mengaplikasikan sistim berkode itu. Begitupun tidak semua warga memiliki smartphone.

Kebijakan yang tidak populis ini berlebihan dan tidak memihak kepentingan rakyat. Walikota terlalu mimpi besar, jika kebijakan ini tetap diberlakukan maka ditakutkan ada upaya kerja sama antara pemerintah kota dengan bank tertentu yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil yang menggunakan jasa angkutan kota.

Tentunya kebijakan walikota sangat tidak populer. Diakhir masa jabatannya Walikota sengaja membuat keresahan bagi warganya sendiri. Mestinya dalam menerapkan kebijakan pemerintah harus peduli dengan rakyat kecil, sebab kebijakan apapun yang diterapkan pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan keuntungan bagi rakyat bukan sebaliknya.

Kebijakan ini perlu dikaji ulang, sebab masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Sopir angkot tidak menyangka kebijakan baru walikota itu. Mereka takut tarif dengan menggunakan barcode justru merugikan penumpang atau bahkan merugikan sopir angkot.

Selama pandemik Covid-19, masyarakat sudah hidup susah. Seharusnya pemerintah kota tidak lagi membebani masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Pandemi Covid-19 kebijakan pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat. Belum lama tarif angkot dinaikan, kini pemerintah membebani rakyat lagi dengan sistim pembayaran angkot barcode.

Tidak semua warga Kota Ambon paham teknologi, apalagi untuk orang tua lanjut usia. Sopir angkot akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penumpang secara optimal karena penumpang saat akan naik angkot pasti harus punya saldo dalam aplikasinya.

Kita berharap Pemerintah Kota Ambon pertimbangkan lagi kebijakan tersebut. Lebih baik memperhatikan masalah-masalah lain yang masih dibutuhkan rakyat saat ini, ketimbang memikirkan kebijakan sistim pembayaran angkot barcode yang tidak untungkan rakyat. (**)