AMBON, Siwalimanews – Rencana Pemprov Maluku untuk membangun rumah sakit baru di Dusun Talaga, Desa Hunut Kota Ambon dikecam sejumlah Orga­nisasi Kepemudaan (OKP).

Ketua HMI Cabang Ambon Burhadunin Rombouw  meminta, Pemprov Maluku untuk tidak ge­gabah dalam mengambil langkah membangun rumah sakit lainnya di Telaga Kodok.

Menurutnya, sebelum memba­ngun rumah sakit yang lain, seharusnya dibenahi apa yang menjadi kekurangan dari  dari rumah sakit tersebut. karena ba­nyak pelayanan yang dilakukan belum dirasakan maksimal oleh pasien. Minimal harus dievaluasi cara penanganan yang dilakukan oleh para nakes. Bahkan mana­jemen juga harus diperbaharui untuk bisa kedepannya lebih baik.

“Kan sudah banyak rumah sakit ynag dibangun di KotaAambon baiknya bangun di kabupaten kota yang lain jangan di Ambon.  karena banyak masyarakat yang sakit harus dibawa ke Ambon belum sampai di Ambon mengalami kritis dan meninggal sehingga harus di­prioritaskan dibangun di Kabu­paten kota lain misalnya Aru, Buru, ataupun Sera,” katanya.

Kebijakan Keliru

Sementara itu ,Ketua GMKI Ca­bang Ambon Josias Tiven menilai, kebijakan Pemprov Maluku untuk membangun rumah sakit baru di Telaga Kodok merupakan kebi­jakan yang keliru.

“Kami rasa bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki tata kelola serta perencanaan pemba­ngunan yang baik, sehingga rencana pembangunan RSUD baru di telaga kodok, kami nilai tiba saat tiba akal,” katanya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (31/8).

Kata dia, proyek pembangunan ruang baru di RSUD Haulussy senilai Rp. 46.233.152.000., seperti diku­tip dari laman lpse.malukuprov.go.id, Proyek yang dianggarkan dalam paket pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya sudah selesai ditenderkan.

“Itu artinya pemenang tender pasti telah siap untuk melakukan proses pembangunan sehingga, jika dibatalkan maka sudah pasti pemenang tender mengalami kerugian”katanya.

GMKI menilai, Pemprov Maluku tidak memiliki perencanaan yang matang, jika Pemprov memiliki konsep dan perencanaan yang matang maka semestinya sejak awal tender bukan untuk RSUD Haulussy, tapi rumah sakit yang baru.

meskipun pembangunan RSUD baru di telaga kodok merupakan Kebijakan Pemerintah Provinsi (Gubernur Maluku) akan tetapi Pemerintah seharusnya melibatkan DPRD sebagai lembaga yg memiliki fungsi controling,  agar proses perencanaan sampai pada pembangunan dapat di konsepkan secara matang.

jika dilihat dari sisi anggaran, bahwasanya dana yang dialokasikan untuk pembangunan RSUD Haulussy ini bersumber dari DAK yang telah di godok oleh DPRD sehingga harus diarahkan/diperuntukan ke RSUD Haulussy. Apalagi sudah melalui proses tender.

Sehingga, jika kebijakan pengalihan anggaran untuk pembangunan RSUD di Telaga Kodok  maka  ini merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga DPRD dan pihak2 terkait harus merespon masalah ini dengan Cepat.

Dalam situasi pandemi saat ini, seharusnya Pemerintah bisa melihat hal apa saja yang menjadi Prioritas. Pemerintah Provinsi jangan tiba saat tiba akal dalam memutuskan/mengeluarkan setiap kebijakan. Bahkan kebijakanpun harus melalui proses dan mempunyai konsep yang matang. “istilah orang ambon bilang (supaya barang-barang jang mantah)”.

Jika seperti ini, maka GKI dapat berkesimpulan bahwa dalam tata kelola pemerintahan serta perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi saat ini masih amburadur  atau tidak terarah.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini  Gubernur Maluku Murad Ismail supaya kedepannya, harus bisa berkoordinasi dengan baik bersama semua stakeholder agar dalam proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.

“Jangan hanya mengandalkan kekuasaan dan orang-orang tertentu dalam mengeksekusi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi maka sudah pasti tidak akan berjalan dengan baik dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Akibat dari pada itu, Maluku ini tidak akan maju”pungkasnya.

Benahi

Manajemen RSUD dr M Haulussy haruslah dibenahi secara total karena pelayanan yang dilakukan belum maksimal.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Justina Renyaan mendorong agar Pemprov Maluku segera membenahi managemen RSUD Haulussy.

“Saya merasa ketika kita bandingkan dengan RSUD Haulussy sangat berbeda jauh dari sisi managemen, sehingga harus dibenahi secara total,” ucap Renyaan kepada Siwalima di DPRD Maluku, Rabu (1/9).

Hal ini menurut Renyaan, terkait dengan pelayanan kepada pasien maupun terhadap tata cara pengelolaan badan layanan umum, yang selama ini menjadi persoalan besar di RSUD Haulussy.

“RSUD Haulussy juga harus diubah bagaimana kreativitas yang harus dilakukan untuk ada pemasukan, karena ketika pemasukan banyak, maka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat akan meningkat,” ujar Renyaan.

Apalagi kata Renyaan, beberapa bulan lalu, para pegawai RSUD Haulussy telah melakukan pelatihan selama beberapa pekan di RSUD Hasbullah, semestinya ketika mereka kembali harus diterapkan apa yang mereka dapat saat pelatihan. “Untuk itu saya pastikan saat kita kembali ke Ambon, kita akan panggil Direktur RSU Haulussy dan pertanyakan hasil pelatihan mereka,” janji Renyaan.  (S-50/S-51)