Konektivitas transportasi antar daerah dan antar wilayah dalam negeri dan dengan luar negeri, dengan berbagai sarana transportasi darat, laut, dan udara serta terjaminnya sarana-sarana terkait seperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun KeretaApi, dan lain-lain sudah pasti dapat meningkatkan dan mempercepat per­tumbuhan perekonomian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, berkali-kali mengingatkan pentingnya konektivitas transportasi.

Berbagai potensi wilayah seperti pariwisata, akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.

Kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Demikian juga dengan laju perdagangan dan jasa. Efek dari konektivitas transportasi yang terjaga akan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas transportasi, akan memungkinkan wilayah-wilayah di penjuru Indonesia dapat dijangkau, mudah didatangi, mudah dikunjungi, sehingga potensi pertukaran dan perdagangan dan jasa di wilayah tersebut akan meningkat. Konektivitas transportasi juga meningkatkan jumlah arus orang dan logistik di wilayah-wilayah tersebut, sekaligus menegaskan kehadiran negara. Selain itu, kedaulatan wilayah juga akan lebih terjaga.

Konektivitas transportasi memerlukan sokongan dana yang besar. APBN dirasa tidak mencukupi untuk memetakan semua rencana upaya pemerintah untuk melakukan konektivitas transportasi di berbagai wilayah. Salah satu jalan adalah memberi peluang bagi swasta untuk bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan konektivitas transportasi.

Kemitraan ini dilakukan dengan tetap memberi porsi besar pada pengawasan oleh pemerintah sehingga menjamin pelayanan publik terpenuhi. Konektivitas transportasi adalah hal yang dewasa ini mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia, sehingga perlu mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan konektivitas transportasi. Sektor–sektor ekonomi ada yang terkait langsung dan tidak langsung dengan konektivitas transportasi. Perekonomian Indonesia juga tergantung dari adanya konektivitas transportasi.

Untuk Provinsi Maluku sendiri, tidak adanya ketersediaan dermaga yang memadai menjadi salah satu kendala lintasan baru di Provinsi Maluku.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Mu’min Refra mengaku konektifitas antar pulau masih menjadi isu krusial hingga kini belum dapat diselesaikan Pemerintah Daerah.

Layanan transportasi laut antar pulau di Maluku kata Refra masih diperhadapkan dengan lintasan kapal dan pembangunan dermaga.

Perlu adanya perencanaan yang matang terkait dengan tata kelola pelayaran di Maluku artinya untuk mengusulkan pembu­kaan jalur baru mestinya mempertimbangkan berbagai hal.

Pembukaan jalur baru tanpa diimbangi dengan ketersediaan dermaga dan armada tentu akan menjadi persoalan baru yang berdampak pada layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Maluku juga harus memastikan pengusulan pembangunan dermaga dilakukan oleh kabupaten dan kota secara tertulis.

Harapannya, pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi tetap dapat terpenuhi, meski dengan dana yang terbatas, dan upaya untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik.

Terlebih upaya untuk menggenjot perekonomian daerah yang harus dilakukan semaksimal mungkin agar perekonomian nasional juga bertumbuh. Kata kuncinya adalah konektivitas transportasi jadi keharusan agar daerah-daerah terus bertumbuh perekonomiannya di masa-masa mendatang. (*)