AMBON, Siwalimanews – Sebagai partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Maluku, PDIP pasti akan sangat selektif dalam mener­bit­kan rekomendasi.

Demikian pendapat akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu. Dika­takan,  PDIP pasti punya kepenti­ngan politik yang kuat untuk mem­pertahankan kursi kekuasaan Gu­bernur Maluku,

Karena kepentingan itulah, kata Koritelu, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum akan sangat selektif dalam menentukan arah ke­putusan partai berlambang banteng itu.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (1/8) Koritelu mengungkapkan, secara universal dalam blantika perpolitikan Indonesia, memang PDIP selalu tampil sebagai partai yang bukan saja hati-hati tetapi mengambil posisi selalu menentukan kemenangan di saat-saat genting.

Artinya, dalam berbagai kesem­patan biasanya pengumuman dan deklarasi calon oleh PDIP dilakukan paling akhir dari semua partai politik.

“Kenapa ini terjadi, karena PDIP lebih dulu ingin mengenali kekuatan dari pesaing dalam Pilkada tetapi yang lebih penting bahwa, dalam blantika politik nasional memang melalui pengalaman pilpres lalu PDIP memang lebih selektif dari biasanya,” ujar Koritelu

Menurut Koritelu, sebagai incumbent tentu tingkat kehati-hatian dari PDIP ada pada ambang batas yang maksimal, termasuk untuk Pilkada Maluku.

Koritelu menegaskan, tidak mudah bagi PDIP untuk memun­culkan siapa yang akan dicalon­kan, sebab secara internal tentu DPP akan melihat elektabilitas dari Jeffry Apoly Rahawarin, Febry Calvin Tetelepta, Said Latuconsina dan Barnabas Orno.

“Secara internal tentu sulit untuk mendapatkan kesepakatan diantara mereka, sebelum nama-nama itu disodorkan ke Ketua Umum, sebab empat orang ini sama-sama punya peluang, potensi serta menjanjikan kemenangan bagi PDIP sehingga kemenangan lima tahun lalu bisa terulang kembali,” tegasnya.

Apalagi, dengan majunya Hendrik Lewerissa memang kekuatan PDIP pada basis-basis tertentu yang selama ini menjadi basis pendukung utama bisa saja bergeser dengan eforia kehendak jakarta untuk memimpin Maluku.

“Memang PDIP memiliki mekanisme sendiri yang cukup rapi dan sistematis, sebelum ke ketua umum, biasanya sudah ada konsolidasi internal, artinya ada kohesivitas yang tinggi diantara internalitas PDIP, tetapi untuk kasus Maluku tidak mudah mengambil kohesivitas. Karena tentu JAR memiliki nilai keunggulan komparatif sendiri demikian juga tiga calon yang lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Akademisi Fisip Unidar, Zulfikar Lestaluhu menilai tarik ulur rekomendasi PDIP bagi calon Gubernur Maluku merupakan bentuk sikap kehati-hatian dari DPP PDIP.

Dikatakan, sebagai partai pemenang Pilgub tahun 2018 tentu PDIP sangat berkepentingan untuk kembali memenangkan Pilkada Gubernur tahun 2024.

Untuk mempertahankan kursi Gubernur Maluku, kata Lestaluhu, DPP PDIP dan ketua umum Megawati Soekarnoputri akan mengkaji secara matang sosok yang bisa memenangkan Pilkada tersebut.

“Memang PDIP itu dari dulu biasa di detik-detik terakhir baru diumumkan tapi, rupanya Ketua umum dan DPP PDIP tentu sangat berhati-hati,” ungkap Lestaluhu.

Menurutnya, DPP tentu akan mempertimbangkan berbagai faktor baik kader PDIP maupun non kader yang berpotensi memenangkan Pilkada Gubernur termasuk elektabilitas.

Lestaluhu menegaskan keempat bakal calon Gubernur yang mendaftar di PDIP seperti Jefry Apoly Rahawarin, Barnabas Orno, Febry Calvin Tetelepta dan Said Latuconsina tentu memiliki kemampuan yang tidak dapat diragukan sehingga pasti semuanya akan dipertimbangkan dengan matang.

“PDIP itu memiliki insting politik yang sangat tajam jadi siapapun calon yang direkomendasikan pasti berpotensi besar memenangkan Pilkada Gubernur Maluku,” tegasnya.

Menanti Sinyal

Siapa yang bakal diusung PDIP sebagai calon Gubernur Maluku, masih tetap misteri.

Megawati yang adalah penentu utama dalam setiap keputusan strategis partai banteng, belum juga bersikap memutuskan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Beberapa kader PDIP Maluku mengaku hingga saat ini belum mendapat sinyal apapun dari DPP, berkaitan dengan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang akan diusung partai merah itu.

Dari Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar bahkan belum bisa memastikan kapan rekomendasi PDIP untuk Pilkada Maluku turun.

Mindo mengakui dalam waktu dekat ketua umum telah mengagendakan mengumumkan beberapa calon kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota.

Sayangnya, kata Mindo untuk Maluku belum ada kepastian kapan diumumkan.

“Sekjen sudah sampaikan itu benar. Tapi untuk Maluku belum sebab hasil dari surat tugas itu belum datang. Surat tugas belum dijawab satu pun dari empat bakal pasangan calon itu. Kan harus ada hasilnya dan dijawab, jadi Maluku belum,” jelas Mindo saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (28/7).

Terpisah, Ketua PDIP Maluku, Benhur George Watubun mengatakan, pihaknya sampai saat ini juga masih menunggu keputusan dari DPP, terkait sosok yang direkomendasikan PDIP.

Benhur menegaskan PDIP Maluku hanya bertugas untuk menjaring sebanyak-banyaknya bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan tahap tersebut telah selesai dilakukan, termasuk hasil survei telah dikantongi DPP.

Artinya, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui lebih jauh siapa yang nanti direkomendasikan DPP sebab itu kewenangan ketua umum dan DPP.

“Kita sampai sekarang belum tahu siapa yang direkomendasikan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, karena prosesnya masih di DPP. Kita juga belum mendapat­kan panggilan soal waktu penyerahan rekomendasi,” beber Benhur kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (27/7).

Benhur mengakui, untuk memutuskan rekomendasi, DPP telah meminta para bakal calon untuk memasukkan B1 KWK dari parpol lain guna memenuhi syarat tambahan satu kursi, namun sampai saat ini keempat bakal calon belum memasukan syarat yang dimintakan DPP.

Tidak dimasukkannya B1 KWK kata Benhur akan menjadi pertimbangan bagi DPP bahwa bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat penugasan yang diberikan, sehingga pasti ada kebijakan yang dilakukan DPP.

“Sinyal untuk semua calon itu adalah jika menjalankan semua perintah partai, jadi jika tidak memenuhi B1 KWK maka DPP akan mengambil langkah-langkah strategis tapi yang pasti mereka semua masih punya peluang,” tegas Benhur.

Alami Dilema

Terpisah, akademisi Fisip UKIM Max Maswekan juga menilai PDIP agak mengalami dilematis dalam memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur.

Menurutnya, PDIP selama ini selalu memprioritaskan kader di setiap kontestasi politik, namun ada banyak hitung-hitungan dalam merekomendasikan kader tersebut.

“PDIP ini kan mau menang maka harus mengusung kader yang berpotensi menang. Jadi saya kira agak dilematis juga DPP dalam menentukan kader atau non kader,” jelas Maswekan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (28/7).

Apalagi kata Maswekan dari kader yang telah mendaftarkan diri justru bakal calon non kader seperti JAR memiliki keunggulan dari segi elektabilitas.

“PDIP itu punya insting politik yang kuat jadi nanti kita lihat biasanya H-1 baru diumumkan,” pungkasnya.

4 Nama Menguat

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini PDIP sementara menggodok empat nama bakal calon Gubernur Maluku, untuk ditetapkan sebagai calon partai banteng itu.

Keempatnya jauh-jauh hari telah mendaftar di PDIP Maluku, dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta.

Empat nama tersebut adalah Febry Calvin Tetelepta, Jeffry Apoly Rahawarin, Barnabas Orno dan Said Latuconsina.

Sebelumnya lompat bakal calon Gubernur Maluku ini telah mene­-rima surat tugas dari DPP. (S-20)