KAPOLRES Seram Bagian Barat (SBB), AKBP Agus Setiawan kembali mengumbar janji untuk memeriksa Ketua Fraksi Golkar Kabupaten SBB, Hendrik Seriholo dalam kasus suap pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018.

Pertanyaan yang sama disampaikan Setiawan dua pekan lalu. Namun pemeriksaan tak kunjung dilakukan. Padala sebelumnya, Kapolres SBB janji segera agendakan pemeriksaan kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD.

Banyak proyek bermasalah dalam APBD tahun 2018. Untuk menjinakan badan anggaran DPRD, sehingga tidak meributkan proyek-proyek bermasalah itu.

Salah satu anggota badan anggaran yang disuap adalah Hendrik Seriholo. Ketua Fraksi Partai Golkar ini blak-blakan membongkar suap tersebut saat membacakan kata akhir Fraksi Golkar, terhadap laporan pertanggungjawaban  APBD tahun 2018 dalam sidang paripurna pada Jumat, 2 Agustus lalu.

Uang tersebut dibagikan agar anggota DPRD menutup mata terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 yang amburadul.  Sejumlah anggota banggar peroleh berkisar Rp 5-10 juta, agar pembahasan berjalan mulus.

Gebrakan Polres SBB untuk membidik kasus dugaan suap anggota DPRD SBB merupakan langkah yang tepat, untuk membuktikan apakah dugaan suap itu benar-benar terjadi dan siapakah pejabat yang melakukan suap itu.

Ini penting, supaya ada efek jera bagi pejabat yang tidak menggunakan kekuasaan dan jabatannya dengan mudah.

Namun  sayangnya sampai sekarang janji Kapolres untuk memeriksa kasus dugaan suap anggota DPRD SBB itu belum dilakukan.

Publik tentu saja memberikan apresiasi bagi Polres SBB yang akan membidik kasus ini dan mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan. Kita berharap, proses pemeriksaan kasus dugaan suap bisa secepatnya dilakukan Kapolres SBB dan jajarannya.

Dengan belum dilakukan pemeriksaan, publik menilai, polisi hanya gertak sambal saja, buktinya sampai saat ini janji untuk melakukan pemeriksaan belum dilakukan.

Karena itu, janji Kapolres untuk memeriksa harus secepatnya direalisasi, agar tidak memunculkan berbagai ragam tanggapan miring masyarakat kepada aparat penegak hukum ini.

Disisi lain, publik berharap, polres SBB serius mengusut kasus ini, agar bisa berproses sampai ke pengadilan. Jangan sampai hanya awal-awal getol namun kemudian ditengah jalan kasus ini diam-diam hilang, dan penanganannya tidak jelas.

Kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Karena itu, komitmen Satreskrim Polres SBB untuk mengusut dugaan suap ini patut diapresiasi, dengan harapan kasus ini bisa tuntas sampai ke pengadilan, dan siapapun yang diduga terlibat harus dijerat, kendatipun itu pejabat harus dijerat supaya ada efek jera.

Kita juga berharap, anggota DPRD SBB Hendrik Seriholo harus berani mengungkapkan, siapa pejabat Pemkab SBB yang diduga melakukan suap anggota DPRD saat pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018.

Kita tentu saja berharap, Satreskrim Polres SBB berani mengusut kasus ini. Karena itu, gebrakan tersebut ditunggu publik. Apakah polisi akan serius ataukah tidak. itu hanya tergantung pihak kepolisian SBB. Namun yang pasti publik berharap, polisi harus berani mengusut kasus ini hingga tuntas. (*)