NAMROLE, Siwalimanews – Sejumlah mahasiswa Universitas Iqra Buru Kampus Namrole, Kabupaten Buru Selatan, menggelar aksi demosntrasi di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Bursel, Senin (17/1).

Aksi yang digelar sejumlah mahasiswa dari enam kecamatan ini dipimpin  Epot Latbual ini menuntut agar dana hibah yang diberikan oleh Pemda Bursel kepada Uniqbu harus setara dengan yang diberikan kepada Universitas Terbuka Kampus Namrole.

“Data yang kami peroleh, dana hibah di UT Rp900 juta, sedangkan di Iqra hanya 100 juta, kemudian ditambahkan menjadi Rp150 juta. Ini perbedaan antara langit dan bumi,” teriak Latbual dalam orsasinya di depan Kantor Bupati.

Menurutnya, pemberian dana hibah yang diberikan Pemda Bursel kepada Iqra dan UT telah menimbulkan kecemburuan, antara sesama lembaga pendidikan.

“Pemberian dana hibah ini membuat kecemburuan. Keadilan harus di tegakan,” teriaknya.

Latbual menegaskan, pemda Bursel lebih bersikap bijak dan tidak memihak dalam pembagian dana hibah kepada lembaga pendidikian. Bahkan, ia berharap, pemda dapat menggabungkan dana hibah Iqra dan UT, kemudian dibagi rata.

“Tuntutan kami supaya pemda dapat membagi dana hibah Rp 1 miliar itu di bagi dua, Rp500 juta untuk Uniqbu dan Rp500 juta bagi UT, supaya ada keadilan di daerah. Itu yang kami minta. Istilahnya mesti bela kelapa, bagi sama rata,” tandasnya.

Latbual juga menyentil, ada dugaan oknum Anggota DPRD yang menikmati beasiswa saat kuliah di UT.

“Dari informasi yang berkembang, kami juga duga ada salah satu anggota DPRD Bursel yang kuliah di UT dan mendapat beasiswa dari pemda. Ini kan lucu, masa ada anggota DPRD yang sudah menerima gaji dan memiliki jabatan, tapi kuliahnya masih gunakan beasiswa dari pemda, sementara masih banyak mahasiswa yang ekonominya minim tidak dapat beasiswa,” tandasnya.

Orator lainnya Nina J Papalia juga mempertanyakan, apa yang menjadi perbedaan antara Uniqbu dan UT, sebab kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yakni mencerdaskan generasi muda Bursel.

“Apa yang membuat kami berbeda dengan mereka sampai kita dibedakan dengan mereka. Kita sama-sama menempuh pendidikan. Kami mohon perhatian pemda untuk tidak miring sebelah. Ini tindakan ketidak adilan, yang membuat kita teriak-teriak di jalan,” tandasnya.

Setelah berorasi hampir satu jam lebih, puluhan mahasiswa ini ditemui Kabid Konflik Kesbangpol Ali Maharadja dan Plt Kasatpol PP Robinson Biloro yang meminta perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengan Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily.

Kepada perwakilan mahasiswa, Wabup menjelaskan, dalam pemberian dana hibah ini dipengaruhi oleh banyak faktor.

“Iqra sudah diberikan bantuan dari pemda walaupun dari pemberian itu telah menjadi temuan bagi pemda. Jadi kami sangat hati-hati dalam memberikan bantuan hibah,” ucap Wabup.

Selsily juga minta agar manajemen Iqra diperbaharui, dan dalam pengajuan MoU, jangan hanya dicantumkan untuk operasional saja, tetapi lebih difokuskan ke beasiswa untuk mahasiswa.

“Sistim manajemen harus baik, supaya kedepan kita bisa perbaiki. Pemberian dana hibah diberikan bukan asal kasih, tapi ada beberapa indikator, pertama, kebanyakan dana untuk Iqra dipakai untuk operasional, tapi kami berkeinginan untuk digunakan bagi mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Manajementnya yang harus ditata,” jelas Wabup.

Menurutnya pembagian dana hibah sebesar Rp 900 juta bagi UT, sudah sesuai dengan MoU yang disepakati, karena MoU itu menjadi dasar pemberian hibah bagi lembaga pendidikan dan UT sendiri memfokuskan dana itu untuk beasiswa.

“Kami berkomitmen untuk sama-sama bisa meningkatkan kualitas SDM anak-anak di Bursel. Kami sadar UT dan Iqra ada disini, semua yang kuliah itu anak-anak Bursel. Tidak ada perbedaan, tergantung lembaga masing-masing dalam mengelola dana hibah tersebut,” ujarnya.

Kedepan kata Wabup, pemda akan memproses perbaikan MoU demi mengedepankan kepentingan beasiswa bagi mahasiswa Uniqbu maupun UT.

“Dana bisa diubah jika MoU diubah antara Iqra dengan pemda, karena dasar hukumnya ada disitu, dan harus diubah managementnya dengan berfokus dan mengedepankan dana untuk beasiswa, bukan hanya untuk operasional kampus saja. Pemda membuka diri supaya kedepan bisa kita tetapkan sesuai MoU,” janjinya.

Setelah mendengar penjelasan wabup, enam orang perwakilan mahasiswa kemudian menyampaikan hasill pertemuan tersebut kepada rekan-rekan mereka dan kemudian puluhan mahasiswa ini kemudian melanjutkan aksi mereka ke DPRD.

Disana, mereka ditemui  Wakil Ketua DPRD La Hamidi dan Jamatia Booy. Usai menyampaikan aspirasi, puluhan mahasiswa ini kemudian membubarkan diri.  (S-35)