WAKIL Ketua DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa mengatakan kebijakan afirmasi bagi RSUD dr M Haulussy harus didorong.

Kebijakan afirmasi tersebut bertujuan untuk kembali menata RSUD Haulussy yang sebelum­nya dikelola secara serampa­ngan oleh direktur yang lalu.

Dikatakan DPRD Maluku terus memberikan perhatian bagi peningkatan pelayanan di RSUD Haulussy termasuk dalam kebijakan anggaran.

“Kondisi RSUD Haulussy yang sangat memprihatinkan dengan manajemen yang amburadul ini membutuhkan adanya perhatian dan kebijakan afirmasi dari Pemerintah Provinsi,” ungkap Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (8/12).

Diakuinya manajemen RSUD Haulussy saat ini sementara melakukan pembenahan baik dari aspek pelayanan maupun tata kelola manajemen SDM tetapi tidak dapat sendiri.

Pembenahan RSUD Haulussy kata Lewerissa membutuhkan intervensi pemerintah daerah apalagi dengan persoalan hutang uang menggangu pelayanan di rumah sakit.

“Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka aspek yang harus diperhatikan juga anggaran untuk RSUD Haulussy untuk dapat di tingkatkan,” jelasnya.

Tak hanya soal anggaran Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian serius agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

Lewerissa memastikan kedepan DPRD Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar ada kebijakan afirmasi bagi RSUD Haulussy.

“Kenapa kita harus dorong ini pada RSUD Haulussy, tujuannya agar masyarakat bisa berobat dan mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi, karena selama ini RSUD Haulussy sebagai Rumah Sakit rujukan tidak berfungsi dengan baik maka ini harus diperbaiki,” tandasnya. (S-20)