Provinsi Maluku yang merupakan salah satu provinsi kepulauan tentu saja memiliki kekayaan sumber daya alam sangatlah berlimpah dengan dengan luas wilayah 712.479,69 km2, dengan luas lautan 658.294,69 km2 (92,4%) dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km.

Belum lagi beberapa wilayah Provinsi Maluku yang berada di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sehingga dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Daerah 3T merupakan daerah yang ditetapkan atas 6 indikator ketertinggalan yakni, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas, serta karakteristik daerah.

Karenanya sasaran pembangunan daerah 3T dititikberatkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga diharapkan nantinya daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

maka sasaran pembangunan daerah 3T dititikberatkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga diharapkan nantinya daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Baca Juga: Tol Laut Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dan karenanya agar daerah 3T ini berkembang, dan daerah-daerah lainnya di Maluku maka koneksivitas perlu dilakukan secara merata.

Harus diakui, persoalan konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku yang masih belum merata, dinilai masih menjadi salah satu tantangan pembangunan.

Pasalnya, sebagai provinsi kepulauan, Maluku tentu memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari Perikanan, Perkebunan, Pertambangan hingga Kehutanan.

Kekayaan alam yang luar biasa tersebut tentunya berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk di pulau-pulau terluar.

Namun sayangnya, pendistribusian hasil kekayaan alam tersebut masih diperhadapkan dengan persoalan konektivitas antar pulau.

Konektivitas antar pulau yang belum tersambung ini menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal, karena rantai pasok yang sulit.

Seperti kebutuhan komoditi ikan di Maluku yang banyak sekali berasal dari daerah luar Ambon, tapi karena persoalan konektivitas menyebabkan harga ikan naik apalagi pada musim-musim tertentu.

Kita terus mendorong Pemerintah Provinsi Maluku berupaya agar masalah koneksvitas ini bisa terjawab sehingga bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangatlah penting agar memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau, maka upaya percepatan pembangunan daerah 3T tersebut, tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia serta peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas daerah, untuk terus didorong dalam mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. (*)