AMBON, Siwalimanews – Komisi VII DPR memastikan akan mengawal proses percepatan penyaluran BBM satu harga di 82 titik penyalur BBM satu harga di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mlauku Barat Daya (MBD).

Penyaluran BBM satu harga dilak­sanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direk­torat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

“Jadi memang kita memberikan perhatian serius terhadap wilayah yang mendapat penempatan agen penyalur BBM satu harga, terutama di MBD,” jelas anggota Komisi VII DPR, Mercy Barends kepada warta­wan di sela-sela reses dan acara syukuran anggota DPR Dapil Maluku, yang berlangsung di Baileo Oiku­mene, Sabtu (7/3).

Menurutnya, Kabupaten MBD menjadi perhatian karena merupakan kabupaten pemekaran paling terakhir, sehingga masih banyak sekali in­frastruktur yang harus dipersiapkan dalam kerangka memperkokoh keta­hanan energi daerah.

Kesiapan BBM satu harga, lanjut­nya, semua ini sedang diproses dan setahu dirinya urusan penyaluran sementara antara PT Pertamina dengan BPH Migas.

Baca Juga: Lagi, Mahasiswa Demo Pelni Ambon

Setelah proses MoU, lanjutnya, kini PT Pertamina bersama dengan BPH Migas sedang mempersiapkan kuota, kelengkapan dokumen maupun perizinannya.

“Sedang dibicarakan soal alokasi kuotanya, kemudian dari sisi kesiapan dokumen, izin dan kami dari komisi berharap dapat diselesaikan dalam waktu dekat,” tandasnya.

Penyaluran BBM 1 Harga

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mene­tapkan, Kabupaten MBD sebagai salah satu daerah penyaluran BBM satu harga.

Penetapan ini berdasaran SK Dirjen Migas Nomor: 0008.K/DJM.0/2020 tentang lokasi tertentu untuk pen­distribusian jenis bahan bahar minyak tertentu dan jenis bahan bahar minyak khusus penugasan tahun 2020-2024.

Untuk menetapkan lokasi penya­luran  BBM satu harga, Kementerian ESDM, BPH Migas mengundang Bupati MBD Benyamin Thomas Noach untuk melakukan rapat koordinasi pada Rabu (29/1), di auditorium BPH Migas, Jalan Kapten Piere Tendean, Jakarta Selatan.

Dalam rapat itu di tetapkan untuk tahun 2020, Kabupaten MBD men­dapatkan dua lokasi tertentu untuk pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yaitu Kecamatan Wetar Utara dan Keca­matan Pulau-pulau Babar.

Bupati MBD, Benyamin Noach yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (30/1) mengaku, bersyukur atas pemberian jatah dua lokasi khusus pendistribusian BBM satu harga di kabupaten yang dipimpinnya.

Jaring Aspirasi

Anggota DPR daerah pemilihan Maluku, Marcy Barends melakukan reses dengan menjaring aspirasi ma­syarakat Maluku.

Reses yang dipusatkan di Baileo Oikumen, Sabtu (7/3) mendapatkan begitu banyak masukan dari ma­syarakat yang hadir dalam reses tersebut, tidak hanya sekda, Kasrul Selang, Komisi VII akan Kawal Penya­luran BBM  Satu Harga atau Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury tetapi juga mahasiswa.

Sejumlah masalah yang disam­paikan diantaranya, masalah pendi­dikan, kelistrikan di pulau terluar menjelang pelaksanaan ujian nasional, RUU Ketahanan Keluarga, PI 10 Persen Blok Masela, pembangunan PLTU waai serta, masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni di Maluku.

Terkait dengan masalah pendidikan, Mercy mengungkapkan dari sisi kuantitas, rengking kemajuan pendi­dikan yang dimiliki oleh Provinsi Maluku adalah yang paling mence­maskan.

“Pendidikan untuk SD, SMP, SMA nomor 3 terbawa dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara kalau untuk pendidikan taman kanak-kanak paling mencemaskan,” ujar kata Mercy.

Sementara terkait dengan RUU Ketahanan Keluarga, banyak sekali terjadi kontroverial karena ada pasal yang terkesan mendiskriminasi posisi dan peran strategis perempuan.

“Kami memberikan pertimbangan sangat serius, karena belum saatnya kita membicarakan tentang masih membedakan peran dan posisi laki-laki di wilayah publik maupun domestik, tetapi saatnya kita mengurus keluarga secara bersama-sama bangs dan negara,” tegasnya.

Terkait dengan PI 10 persen Blok Masela itu mengaku kalau komisi memastikan sudah disetujui pemerin­tah pusat. Dan PI 10 persen itu milik Maluku dan sudah disetujui peme­rintah pusat.

Sementara terkait dengan kesiapan listrik di sejumlah daerah di Maluku menjelang pelaksanaan  ujian nasio­nal, ia mengaku ada sejumlah wilayah yang memang belum bisa diterangi listrik.

Ditambahkan terkait dengan PLTU Waai, Kabupaten Malteng, komisi saat ini sedang berusaha mendorong PLTP Panas Bumi yang terletak di antara Tulehu dan Suli.

“Ini proyek PLTU Waai mangkrak dan sekarang tidak berjalan, padahal pemerintah sudah mengeluarkan biaya cukup besar yakni Rp.800 miliar tetapi tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Kenyataan terjadi manipulasi, karena dana sudah cair 100 persen kenyataan di lapangan tidak sesuai kenyataan dan kontraktor sudah dijatuhi hukuman terkait pembangu­nan PLTU Waai.

“Jadi kami mendorong pembangu­nan PLTP Panas Bumi Tulehu yang kita pastikan bisa menjawat kebutuhan listrik di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease,” katanya.

Sumber listrik di Pulau Ambon saat ini masih menggunakan kapal Turki yang ada ditulehi. Dan kapal listrik ini mensuplai 80 persen listrik di Pulau Ambon.

“Kapal ini kalau telah selesai masa tugas kemudian tidak diperpanjang maka Pulau Ambon bisa gelap gulita,” tegasnya. (Mg-6)