AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Maluku menemukan sejumlah persoalan terkait pendidikan, saat melakukan pengawasan realisasi APBD dan APBN 2024 di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Temuan yang diperoleh Komisi IV, yakni sejumlah bangunan sekolah butuh pembangunan gedung baru, serta keluhan mengenai TPP Guru.

“Pengawasan di Kabupaten SBB yang dilakukan oleh Komisi IV dengan meninjau beberapa sekolah serta rapat bersama para kepsek dan dewan guru membahas dan menampung aspirasi mereka terkait persoalan pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terkait dengan kesejahteraan para guru. Pengawasan yang dilaksanakan kemarin bukan hanya soal fisik bangunan sekolah saja, tetapi juga aspirasi yang kita tampung dari para guru,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saudah Tethool, kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Senin (3/3).

Selain itu kata Tethool, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah yakni, TPP Guru kemudian kenaikan pangkat yang sudah diurus namun belum juga ditindaklanjuti dari BKD Maluku.

“Nah kemarin BKD sudah sampaikan akan follow up apa yang disampaikan oleh para guru saat pengawasan berlangsung. Sementara untuk TPP ini kan kolektif bagi semua sekolah, sehingga harus ada koordinasi antara sekolah satu dengan yang lain untuk bisa memantapkan datanya, sehingga ketika di upload secara kolektif, maka TPP akan dicairkan,” ujar Tethool.

Semua itu menurut Tehool, sudah dijawab oleh pihak Dinas Pendidikan Maluku saat itu yang mendampingi komisi melakukan pengawasan, termasuk beberapa hal terkait jam masuk kerja.

Pasalnya, ada guru kerepotan masuk pukul 07.00 WIT untuk melakukan absen dan mereka minta 7.30 WIT dan itu dijawab oleh dinas, bahkan sudah dijelaskan untuk menyurati dinas agar tidak pengaruhi kehadiran mereka.

Selain itu, ada juga persoalan mengenai fisik bangunan sekolah yang telah berdiri selama 45 tahun, tetapi tak kunjung direnovasi atau dibangun baru. Bahkan sejumlah ruangan sempat retak akibat gempa.

“Misalnya bangunan SMAN 1 SBB mereka butuh pembangunan gedung baru, sebab sudah 45 tahun berdiri dan kondisi gempa kemarin banyak tembok ruangan yang retak, maka mereka minta dibangun baru, namun anggaran dari pusat hanya pada rehabilitasi bukan bangun baru. Selain itu mereka juga minta penambahan ruang kelas, ruang guru, aula serta pagar,” ucap Tethool.

Selain itu lanjut Tethool, persoalan lainnya adalah, jabatan sejumlah kepala sekolah yang sampai saat ini masih dipegang oleh pelaksana tugas.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan yang baru untuk segera didefinitifkan. Contoh paling dekat adalah kita punya SMA Siwalima kepseknya sampai saat ini masih Plt dan banyak kepsek lainnya. Mudah-mudahan di tahun ini dengan gubernur yang baru bisa mendefinitifkan seluruh kepsek yang masih bersifat Plt,” harap Tethool.(S-26)