AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Maluku mengakui, kondisi Maluku dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang, sehingga masuk dalam daerah rawan pilkada.

Bahkan, komisi menduga, kecurangan pilkada berpotensi terjadi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di provinsi ini.

“Kenapa Maluku sangat rawan, karena wilayah ini terdiri dari daerah yang sulit dijangkau, sebab berada di wilayah perbatasan, seperti di MBD yang berbatasan dengan negara lain,” Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Edison Sarimanella kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (7/11)

Titik-titik terluar tersebut kata Sarimanella, selama ini jauh dari perhatian dan pengawasan langsung penyelenggaraan, baik KPU maupun Bawaslu, akibatnya ada kecurangan yang terjadi disana.

Pulau terluar itu, sangat rawan untuk terjadi kesalahan atau kecurangan, sebab pada saat pemilu lalu juga ada yang terjadi dan masyarakat mengeluhkan hal itu.

“Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja bermain di wilayah terluar untuk memenangkan salah satu kandidat dan ini berpotensi juga terjadi di pilkada nanti,” tandasnya.

Sebagai lembaga pengawasan kata Sarimanella, DPRD tentu menginginkan pilkada dapat berjalan dengan baik, jujur dan aman tanpa ada kecurangan yang sengaja dilakukan untuk mendegradasi suara masyarakat.

Oleh karenanya, Bawaslu diminta untuk mengawasi tahapan pilkada di wilayah terluar, artinya bukan saja di pusat-pusat pemerintahan saja.

Bahkan, aparat kepolisian juga dapat membantu Bawaslu untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi di wilayah terluar, sehingga kedaulatan rakyat tetap diutamakan dalam pilkada serentak nanti.(S-20)