AMBON, Siwalimanews – Bendahara DPD KNPI Maluku Nikolas Okmamera menuding Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandi Wattimena, tidak memahami mekanisme dan aturan berorganisasi.

Tudingan ini disampaikan Okmamera, menyusul beredarnya video yang memperlihatkan Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Wattimena dan Muhammad Faisal Saihitua sebagai Ketua DPD KNPI Maluku, mengeluarkan statemen terkait keberadaan KNPI di Maluku.

Okmamera menilai, apa yang dilakukan Kadispora merupakan cara yang tidak tepat, terutama dalam memberi masukan kepada gubernur terkait organisasi KNPI. Padahal, sebagai seorang kadis, Sandi seharusnya paham aturan main organisasi kepemudaan yang bernama KNPI dilevel nasional.

“Karena dinamika kepemudaan ditubuh KNPI, baik dari pusat sampai daerah, masih berjalan, dan pemerintah pusat, baik Menkumham maupun Menpora sampai sekarang, tidak bisa menetapkan siapa yang sah atau tidak. Tapi Sandi dengan kekurang pengetahuannya atau dengan sengaja menggiring gubernur untuk masuk dalam dinamika yang bukan wilayah gubernur, untuk memutuskan siapa sah atau tidak,” tegas Okmamera dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (28/9).

Mestinya kata Okmamera, Sandi selaku Kadispora menyurati dan berkoordinasi dulu dengan pihak Kemenkumham, untuk meminta kejelasan, apa benar lembaga ini telah mengeluarkan SK terkait DPP KNPI, selain itu Sandi juga semestinya mendudukan legal standing dari organisasi besar ini, sehingga, informasi yang diterima gubernur selaku kepala daerah benar adanya.

Dengan statemen yang dikeluarkan gubernur dalam video tersebut, maka itu menandakan,  Kadispora Maluku tidak paham tata kelola pemerintahan.

“KNPI adalah mitra sejajar serta kritis pemerintah, dia tidak dibawah pemerintah. Karena mitra, maka pemerintah hanya, dan harus mengakomodir KNPI. Dengan ini kami menilai, apa yang dilakukan Kadispora, justru telah menimbulkan antipati pemuda terhadap gubernur. Kami merasa, Kadispora ini mau merusak nama baik gubernur di mata pemuda Maluku,” ucapnya.

Okmamera juga meminta gubernur, lebih teliti dan bijak dalam menelaah dinamika KNPI. Karena ini organisasi besar dengan segudang tokoh dan rekam jejak di negara ini. Pasalnya, untuk menyatukan DPD KNPI di daerah termasuk Maluku, maka terlebih dahulu menyatukan di level pusat, yaitu DPP KNPI, bukan hanya sekedar berbicara seperti yang terlihat dalam video yang beredar.

“Emangnya dengan suara gubernur lalu KNPI di Maluku bisa bersatu, itu hal yang sulit terjadi. Ini cara Sandi selaku Kadispora sangat merugikan nama baik gubernur di mata pemuda. Banyak komentar pasca video itu dipostingkan di medsos, dan itu semua mendeskreditkan gubernur. Apakah tidak bertemu gubernur lalu organisasi besar ini jadi mandek dan tidak eksis, kan tidak. Organisasi ini independen,” certusnya.

Walaupun demikian, ia memberikan apresiasi atas niat baik gubernur yang ingin menyatukan pemuda di Maluku, namun caranya bukan dengan duduk bersama dengan salah satu pihak saja.

“Selama ini dari mana, tiba-tiba nongol lagi di Maluku. Ini sangat salah, dan justru tambah memperkeruh suasana kebatinan para pemuda di Maluku yang saat ini sedang tenang dengan proses yang mereka jalani di sini,” tandasnya.

Untuk itu Okmamera atas nama DPD KNPI Maluku meminta gubernur untuk mengevaluasi Kadispora dan jika dianggap perlu dinonjobkan dari jabatannya sekarang. (S-25)