AMBON, Siwalimanews – Hengkangnya KMP Fe­rry Garda Maritim 5 dari Maluku akibat sikap peme­rintah Daerah dikecam DPRD Maluku.

Pasalnya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Per­hubungan dinilai lebih mementingkan ego sektor dari pada kepentingan mas­yarakat, khususnya di Buru dan Buru Selatan.

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Michiel Tasaney menya­yangkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Pro­vinsi Maluku.

Dikatakan, keberadaan KMP Ferry Garda Maritim 5 selama tiga tahun terakhir telah banyak membantu masyarakat di Buru dan Buru Se­latan, sebab akses transportasi ber­jalan lancar.

Namun, ketika persoalan ini mun­cul dan berdampak pada hengkang­nya KMP Ferry Garda Maritim 5 maka tentunya akan berdampak pada konektivitas antar pulau di Maluku.

“Sebagai pribadi, saya sangat menyayangkan tindakan yang dila­kukan oleh Pemprov yang menye­babkan KMP Ferry Garda Maritim 5 harus hengkang. Ini tentunya akan merugikan masyarakat,” kecam Tasaney saat diwawancarai Siwa­lima melalui pesan whatsapp, Senin (3/12).

Menurutnya, sebagai penang­gung jawab transportasi di Maluku, Dinas Perhubungan mestinya mem­buka ruang bagi investasi dibidang transportasi guna menjawab kebu­tuhan masyarakat.

Apalagi, BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku seperti Panca Karya tidak mampu untuk memastikan persoalan konektivitas antar pulau di Maluku berjalan dengan baik.

“Kalo hari ini BUMD mampu menghendel transportasi tanpa kendala tidak menjadi masalah tapi faktanya sampai dengan saat ini BUMD kita masih banyak kekura­ngan dan belum mampu,” ujarnya.

Pemprov kata Tasaney semesti­nya dapat menyadari kekurangan BUMD dan membuka ruang bagi investasi dibidang transportasi demi mewujudkan konektivitas antar pulau-pulau yang ada di Maluku.

Selain itu, untuk mempercepat akselerasi di bidang transportasi, Pemerintah Provinsi mestinya mele­paskan ego sektoral tetapi sebalik­nya mendukung adanya investasi swasta, sebab tanpa swasta daerah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemprov semestinya tidak boleh tunjukkan ego sektoral seperti ini karena masyarakat yang akan men­jadi korban apalagi masyarakat Buru dan Buru Selatan,” pungkasnya.

Pemprov Usir

Pemerintah Provinsi Maluku mela­lui Perusahaan Daerah PD. Panca Karya dan BUMN yakni PT. ASDP berkoalisi mengusir KMP Ferry Garda Maritim 5 milik swasta yang selama ini melayani penumpang Ambon-Namlea.

Padahal tiga tahun masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan merasa senang kapal ferry dengan fasilitas terlengkap itu sudah me­layani penumpang rute Ambin-Namlea dengan baik.

Kecewa dengan ulah Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kapal Ferry Garda Maritim 5 tersebut bakal hengkang dari Maluku.

Jika ini terjadi, maka sangat disayangkan transportasi laut yang menjadi primadona masyarakat Buru dan sekitarnya itu otomatis tidak lagi melayani penumpang.

Kepala Cabang PT. Mukti Guna Maritim untuk Indonesia Timur, Muhammad Fauzan, kepada Wartawan di Ambon, Minggu (3/12) mengaku, pihaknya merugi dalam beberapa bulan terakhir ini.

Lantaran kapal ferry milik Peme­rintah Provinsi Maluku melalui PD. Panca Karya, mendatangkan satu armada yakni KM. Tatihu untuk melayani rute yang sama. Sementara rute Ambon-Namlea, sudah ada dua kapal ferry yang beroperasi.

Alhasil, Garda Maritim selaku kapal ferry yang memenuhi segala bentuk standar pengoperasian itu, harus mengalami kerugian.

Belum lagi, pengoperasian KM. Tatihu milik Pemprov itu, tidak pernah dibicarakan bersama dengan pihak­nya selaku salah satu investor di bidang transportasi laut di Maluku.

Dia mengatakan, pihak Dishub Maluku selalu beralasan untuk tidak menerbitkan SPM Garda Maritimi 5.

Dengan begitu , pihaknya merasa dipermainkan. Padahal waktu itu, bersamaan dengan kedatangan Dirut PT. Mukti Guna Maritim ke Ambon dengan niat akan mem­berikan hadiah bagi Maluku, yaitu menambah lagi satu unit kapal ferry untuk rute lain di perairan laut Ma­luku. Karena sudah menjadi komit­men, PT. Multi Guna Maritim akan turut bersama-sama memajukan Indonesia Timur dibidang trans­portasi laut, termasuk Maluku.

Diakui, pihaknya sudah membica­ra­kan masalah yang dialaminya dengan Dishub, namun tidak ada titik temu. Olehnya itu, pihaknya benar-benar merasa tidak diharap­kan berada di Maluku.

Fauzan berharap, dengan heng­kangnya kapal Ferry Garda Maritim 5, sistem pelayanan transportasi laut di Maluku akan semakin baik ke depan. Mengingat kapal ferry yang dida­tangkan Pemprov Maluku itu, menu­rutnya, justru jauh dari SPM. (S-20)