AMBON, Siwalimanews – Ketidakpercayaan publik terhadap pemilih dinilai sebagai faktor utama partisipasi pemi­lih pada pilkada turun drastis.

Hal ini diungkapkan akademisi Fisip Unpatti, Pau­lus Koritelu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/12) merespon ting­kat partisipasi pemilih pada pilkada yang ha­nya 70.55 persen.

Koritelu mengung­kapkan terdapat ba­nyak faktor yang me­nyebabkan partisipasi pemilih mengalami pe­nurunan pada pilkada, salah satunya proses sosialisasi dari penyelenggara yang ter­hambat oleh letak wilayah kepulauan Maluku.

Namun dalam konteks pil­kada Maluku, Koritelu menilai faktor utama yang menye­bab­kan partisipasi pemilih turun karena adanya ketidak­perca­yaan publik terhadap pemimpin sebelumnya.

Kepemimpinan Maluku lima tahun sebelumnya, kata Koritelu telah mendorong adanya ketidakperca­yaan publik terhadap proses-proses demokrasi.

“Saya melihat adanya tingkat sensitivitas masyarakat Maluku yang memang sedang berada di am­bang apatisme yang tinggi, artinya ada semacam ketidakpercayaan yang tinggi sehingga masyarakat merasa siapapun yang menang sama saja dan tidak akan mengubah keadaan,” ujar Koritelu.

Fakta kemiskinan ekstrim yang sulit ditekan menurut Koritelu me­nyebabkan ekspetasi dan harapan masyarakat terhadap pemimpin menjadi hilang, sehingga masyara­kat merasa tidak perlu lagi menggunakan hak pilihnya.

Ketidakpercayaan publik terha­dap pemimpin ini tentu menjadi ta­nggung jawab kepala daerah terpilih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hilang dengan bekerja keras membangun Maluku.

“Jika kepala daerah terpilih tidak mampu mengembalikan kepercayaan publik maka pasti partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga akan rendah dan mendekatkan diri pada sesuatu yang secara pragmatis itu adalah menguntungkan mereka,” jelasnya.

Faktor lain yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih turun lanjut Koritelu yakni, harapan masyarakat agar adanya serangan fajar yang cukup tinggi, sebab masyarakat tidak malu-malu menyatakan itu.

“Artinya dikhawatirkan mereka yang tidak menggunakan hak pilih pada pilkada itu adalah mereka yang justru menanti serangan fajar tapi tidak kunjung datang. Itu sebabnya masyarakat merasa bodoh amat dengan proses pemilu dan tidak datang ke TPS walaupun diberikan undangan, sebab data di KPU rasanya proses distribusi undangan,” bebernya.

Sosialisasi Belum Maksimal

Sementara itu, akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahutu menilai turunnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak di Maluku disebabkan proses sosialisasi yang belum maksimal dilakukan penyelenggara.

Diakuinya, dalam konteks Maluku yang merupakan wilayah kepulauan tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam kerja-kerja sosialisasi.

Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi penyelenggara, khusus KPU untuk bekerja lebih maksimal dalam sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami menilai proses sosialisasi yang belum maksimal khususnya di daerah yang jauh. Memang faktor wilayah tapi KPU mesti bekerja keras agar masyarakat tersosialisasikan,” ucap Tahitu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/12).

Menurutnya, menjadi tanggung jawab pemerintah dan KPU dalam setiap jenjang untuk memastikan agar di pilkada maupun pemilu lima tahun mendatang masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sebab jika tidak maka legitimasi proses demokrasi akan dipertanyakan. (S-20)