AMBON, Siwalimanews – Salah satu senior dan pendiri Partai Ddemokrai Indonseia Perjuangan Provinsi Maluku Evert Kermite, mengingatkan seluruh peserta rakerda partai besutan Megawati itu, untuk mengevaluasi seluruh kepemimpinan Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku.

Menurutnya, pada anggaran dasar PDIP pasal 64 menegaskan, rakerda dihadiri DPD Partai, Badan Partai ditingkat provinsi, petugas partai ditingkat pusat maupun di daerah provinsi, dengan tujuan membahas rencana kerja partai, melakukan evaluasi program partai dan menyikapi berbagai persolaan masyarakat di Maluku.

“Rakerda merupakan momentum yang penting bagi cabang partai untuk melakukan langkah-langkah evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebagai petugas partai menyikapi kondisi yang akhir-akhir ini menggambarkan DPD berada dalam suasana kelesuan dan ini dilakukan autikritik,” tandas Kermite kepada Siwalimanews melalu telepon selulernya, Senin (29/8).

Dikatakan, beberapa persoalan yang menimbulkan keresahan publik diantaranya, menyangkut persolaan di daerah pedesaan, salah satunya masalah kemanusiaan. Untuk itu, rakerda ini harus mendesak pemda untuk segera menangani masalah kemanusiaan masyarakat Kariu yang sementara tinggal di pengungsian di Desa Aboru.

“Kalau berbicara kepentingan partai pada pemilu yang akan datang, maka sudah tentu harus ada persiapan yang matang, sebab masyarakat berada dalam posisi mengevaluasi sejauh mana peranan konkrit dari PDIP terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan,” ujar Kermite.

Untuk itu Kermite menegaskan, rakerda harus melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah daerah selama ini, artinya jika banyak masyarakat yang mengeluh terkait kinerja gubenur yang hanya berkantor di rumah, maka harus dibicarakan juga.

Termasuk permasalahan tidak ditempatinya rumah dinas gubernur oleh Murad Ismail, padahal daerah telah menyiapkan fasilitas tempat tinggal. Selain itu, Rakerda PDIP harus juga mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan 16 butir program yang ditawarkan oleh pasangan Murad Ismail -Barnabas Orno saat kampanye.

“Salah satu yang penting ialah, pemindahan ibu kota ke Pulau Seram yang tercantum dalam poin pertama sesuai dengan ide dan gagasan Bung Karno dengan menjadikan Masohi sebagai ibu kota Provinsi Maluku,” tuturnya.

Bahkan tambah Kermite, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sangat setuju program pemindahan ibu kota provinsi, tetapi ternyata program tersebut sama sekali tidak dilakukan. Selanjutnya, bila PDIP masih menginginkan Murad Ismail dijadikan sebagai calon, maka PDIP harus memberikan bekal yang cukup bagi yang bersangkutan, sebab jabatan Ketua DPD tidak memiliki jaminan.

“Yang menjadi jaminan adalah sejauh mana keberhasilan 16 butir program, masih ada waktu untuk PDIP berbenah diri. Rakerda harus berani untuk mengatakan kepada ketua DPD yang juga petugas partai, bahwa gaya kepemimpinan harus dirubah agar lebih demokratis,” tegas Kermite.

Mantan anggota DPRD Maluku ini juga berharap, utusan DPP PDIP yang akan datang menghadiri rakerda ini, agar benar-benar melihat dan menyerap aspirasi masyarakat, terkait dengan harapan terhadap kepempimpinan Murad Ismail. (S-20)