AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku menyerahkan DIPA dan rincian kertas kerja tahun anggaran 2023 serta penandata­nga­nan pakta integritas pada Satuan Kerja (Satker) jajaran.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat utama Mapolda Ma­luku, Kota Ambon, Rabu (28/12), ini dipimpin Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif.

Kapolda meminta untuk kepala satker (Kasatker) dalam menghadapi kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, para Kasatker yang menda­patkan alokasi anggaran pemilu agar mengoptimalkan anggarannya dengan baik.

Katanya, pelaksanaan penyera­han DIPA dan rincian kertas kerja tahun 2023 serta penandatanganan pakta integritas satker jajaran Polda Maluku ini diharapkan dapat mendukung rencana kerja satker jajaran Polda Maluku melalui pemanfaatan anggaran yang baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kata Kapolda, Presiden RI Joko widodo pada Kamis (1/12) lalu telah menyerahkan DIPA 2023 kepada kementerian/lembaga di Istana Negara.

Presiden, kata Irjen Latif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah, instrumen yang digunakan peme­rintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

APBN juga dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi structural, sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Sejalan dengan amanat Presiden tersebut, Kapolda mengaku Polri yang merupakan bagian dari pe­nyelenggara pemerintahan di bidang keamanan dengan tugas pokok memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masya­rakat serta penegakan hukum, ten­tunya harus mendukung rencana kerja pemerintah.

Dukungan dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam grand strategi Polri, rencana strategis (renstra), maupun rencana kerja (renja).

“Saat ini kita tengah berada pada tahap keempat renstra Polri yang memiliki sasaran yaitu, memperta­hankan status sebagai organisasi yang unggul (excellence).

Tahapan ini mengamanatkan kepada kita semua untuk mem­bangun kemam­puan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good governance dan clean goverment, profesionalisme SDM, implementasi teknologi informasi, dan infrastruktur matfas, guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasio­nal,” jelasnya.

Dikatakan, untuk mendukung program kerja kepolisian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Polri sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan. Hal ini tentu disesuaikan pada kemampuan keuangan negara.

Kapolda menekankan kepada para Kasatker agar, menyusun rencana penyerapan anggaran dari awal tahun secara sistematis, berdasar­kan rencana pengadaan barang dan jasa dan kalender kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pe­ngawasan realisasi penyerapan anggaran guna menghindari penum­pukan.

Selanjutnya meningkatkan efisien­si dan efektivitas pengelolaan anggaran, agar satker melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak dari perencanaan penganggaran, de­ngan memusatkan alokasi anggaran  pada unit kerja yang ditetapkan/ditunjuk oleh pimpinan.

Kemudian, alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2023 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasio­nal serta dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Dimohon kepada para pejabat fungsi perencanaan dapat meren­canakan anggaran belanja secara efisien, efektif dan produktif,” pintanya.

“Pelaksanaan penyerahan DIPA dan rincian kertas kerja tahun 2023 serta penandatanganan pakta inte­gritas satker jajaran Polda Maluku ini diharapkan dapat mendukung rencana kerja satker jajaran Polda Maluku melalui pemanfaatan ang­garan yang baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” harapnya.(S-10)