AMBON, Siwalimanews –  Kapolda Maluku, Irjen Eddy Sumitro Tambunan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi semua potensi gangguan kamtib­mas, yang dapat terjadi di masa tenang atau menjelang hari pemungutan suara, Rabu (27/11).

Kapolda meminta semua pihak untuk menyambut pilkada dengan penuh semangat dan rasa per­saudaraan

Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemda, TNI, Polri, penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dengan semua pihak terkait penting dilakukan agar seluruh tahapan pilkada dapat terlaksana dengan aman, damai, tertib, dan lancar.

“Mari kita sambut pilkada dengan semangat dan rasa persaudaraan. Kita harus bekerja sama dan saling mendukung untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini ber­jalan dengan baik. Sinergi antara semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan bersama,” pinta Kapolda.

Kapolda berharap, pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah Provinsi Maluku dapat kembali berjalan de­ngan baik, aman dan lancar, sama seperti perhelatan pilpres dan pileg 2024 kemarin.

“Kami meminta dukungan dan kerja sama seluruh lapisan masya­rakat Maluku untuk bersama-sama bersatu menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif agar pilkada di Maluku dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan bermar­tabat,” harapnya.

Peran seluruh elemen masya­rakat, lanjut Kapolda, sangat penting untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi yang bermartabat.

“Perbedaan politik itu hal yang biasa. Jangan karena beda pilihan sampai merusak hubungan kekeluargaan kita selaku orang basudara di Maluku,” ajaknya.

Awasi Politik Uang

Sementara itu, jajaran Bawaslu Maluku diingatkan untuk mengawasi ketat praktek politik uang jelang pencoblosan pilkada serentak.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanella menjelaskan jelang pencoblosan pilkada tentu ada begitu banyak dinamika yang terjadi.

Dinimika tersebut mulai dari ancaman keamanan, intimidasi terhadap ASN hingga praktek politik uang yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan memenangkan pilkada.

“Bawaslu sebagai lembaga pengawas tentu harus mengawasi ketat potensi politik uang apalagi satu hari menjelang pencoblosan di tanggal 27 November nanti,” ujar Sarimanella kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (25/11).

Menurutnya, jajaran Bawaslu mulai dari tingkat provinsi hingga pengawas desa/kelurahan tentu harus memaksimalkan pengawasan di tengah masyarakat.

Bawaslu kata Sarimanella tidak boleh hanya menunggu adanya laporan atau pemberitaan melalui media massa, terkait adanya dugaan pelanggaran menjelang pencoblosan.

“Jajaran Bawaslu itu kan ada sampai tingkat desa/kelurahan jadi mestinya maksimal untuk membaca setiap dinamika yang terjadi apalagi menyangkut politik uang atau serangan fajar itu. Jangan dibiarkan praktek-praktek ini terjadi,” tegas Sarimanella.

Apalagi pemilihan kepala daerah 27 November mendatang akan merupakan momentum untuk menghadirkan pemimpin yang dapat membawanya perubahan baik bagi Maluku maupun kabupaten/kota.

Sarimanella menegaskan, kualitas demokrasi akan diten­tukan dari seberapa besar pera­-nan Bawaslu dalam memastikan tidak adanya praktek politik uang sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan rakyat.

“Sebagai pimpinan Komisi I tentu kita berharap pilkada serentak ini menghasilkan pemimpin yang berkualitas maka Bawaslu punya tugas untuk memastikan tidak ada praktek inkostitusional terjadi,” terangnya. (S-20)