AMBON, Siwalimanews – Calon Gubernur Maluku Jeffry Apoli Rahawarin menilai, hutang pemerintah provinsi ke PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp700 miliar, sangat menghambat pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Rahawarin kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Senin (14/10) mengungkapkan, dalam berbagai kesempatan berkampanye masyarakat mengeluhkan persoalan infrastruktur yang tidak merata di seluruh Maluku.

Dikatakan, ketimpangan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Maluku diperparah dengan hutang SMI yang mesti dibayar pemprov hingga tahun 2027.

“Banyak masyarakat yang mengeluh terkait infrastruktur yang timpang, contoh di Luang Timur di Kabupaten MBD itu selama bertahun-tahun tidak ada jembatan disana. Ini kan miris,” kesal JAR sapaan akrab Rahawarin.

Ia mengungkapkan, masyarakat Luang Timur maupun beberapa daerah yang telah disinggahi meminta dibangun infrastruktur, baik jalan dan jembatan tetapi harus dikaji sesuai ketersediaan anggaran.

Baca Juga: BPN Aru: Status Tanah tak Bermasalah, Sertifikat Wajib Diterbitkan

Apalagi Pemerintah Provinsi Maluku harus membayar cicilan pokok ratusan miliar rupiah sebagai akibat dari hutang SMI pemerintahan sebelumnya hingga tahun 2027.

“Kita tidak mungkin menjanjikan hal-hal yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi masyarakat, makanya semua bentuk permintaan harus dikaji secara matang. Contoh di MBD itu ada yang minta kalau bisa dibangun jembatan 1.3 kilometer, tapi kan harus dilihat sesuai kemampuan fiskal,” bebernya.

JAR menegaskan, siapapun gubernur yang terpilih tidak akan bebas membangun sepanjang hutang SMI belum selesai dibayar.

Kendati begitu, JAR memastikan jika dirinya terpilih sebagai gubernur, maka akan memperjuangkan kepentingan Maluku termasuk dengan pemerintah pusat.

“Prinsipnya saya tidak mau janji-janji kepada masyarakat, tapi kita pastikan kalau kita terpilih, maka akan bekerja keras untuk membuat perubahan di Maluku,” janjinya.(S-20)