DOBO, Siwalimanews – Janji bupati Kabupaten Kepulauan Aru Johan Gonga untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 miliar kepada mahasiswa asal Aru yang sedang mengenyam pendidikan di  Ikopin University Bandung nyatanya hanya omong kosong.

Puluhan mahasiswa akhirnya harus kembali ke daerahnya karena ditelantarkan pemerintah. Tidak hanya biaya kuliah yang nunggak, mereka juga tidak mampu membayar biaya asrama dan makan minum.

Tidak terima dipulangkan oleh pihak kampus, mahasiswa Ikopin University Bandung bersama orang tuanya mendatangi Pemkab Aru untuk mempertanyakan status pembiayaan yang dilakukan kepada mereka.

Kedatangan mahasiswa Ikopin University Bandung diterima oleh bupati Johan Gonga bersama Sekda Yacob Ubyan, Kepala BPKAD dan Staf Ahli Bupati Agustinus Fatlolon di lantai II Kantor Bupati, Senin (22/7)

Dalam tatap muka itu, mahasiswa mempertanyakan janji bupati untuk transfer Rp 1 miliar ke pihak kampus paling lambat 31 Mei 2024 hingga kini tidak terealisasi.

Selain itu juga mereka tidak bisa berkuliah dan harus pulang, apalagi angkatan 2022 hingga kini tidak ada satu bukti transfer.

“Pihak kampus memberikan dua opsi yakni, tetap kuliah dengan biaya sendiri dan kedua dipulangkan,” jelas perwakilan mahasiswa.

Karena tidak ada pilihan lain, lanjutnya, mereka beramai-ramai sepakat untuk kembali ke Aru karena tidak memiliki biaya lagi.

“Akhirnya kami pulang karena biaya asrama dan makan minum sudah tidak ada, Ketika disini (aksi pertama) diketahui kesalahan, karena terjadi perbedaan nomor rekening belanja yang dimasukan ke Dinas pemuda dan olahraga. Olehnya kami sangat mengharapkan penjelasan,” tegasnya.

Menanggapi itu, bupati menga­takan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa asal aru menjadi tanggung jawab pemerintah dengan pihak kampus.

“Jadi ade-ade mahasiswa hanya tahu kuliah, kalau tiap hari demo pun tidak ada solusinya. Uang itu ada, namun karena terjadi perbedaan nomor rekening belanja pada dispora sehingga proses pencair­annya tidak bisa di laksanakan,” kata Gonga.

Ia mengaku tahun ini Pemda Aru juga harus hibah Rp 53 miliar untuk Pilkada dan ketahuan mahasiswa semua uang itu ada. Namun karena ada sedikit masalah perbedaan nomor rekening belanja maka belum bisa dicairkan

“DAU peruntukan digunakan untuk mandatory, PSDKU Unpatti. Beasiswa kedokteran juga kita pakai DAU biasa. Untuk akademi kebi­danan dianggarkan pada Dinas Kesehatan. Beasiswa perikanan pada DKP sementara Ikopin kita masukan di Dispora,” terangnya.

Terkait hal tersebut bupati berjanji akan melakukan konsultasi dengan kementerian.

“Hasilnya bisa masuk dalam APBD Perubahan, dan berdasarkan aturan tahapannya di bulan Oktober. Jadi uang itu ada di Dispora namun perjalanannya kode rekeningnya itu untuk mahasiswa berprestasi, dan itu tidak bisa dicairkan semua karena kadis juga takut bermasalah hukum,” jelasnya.

Yang terbaik solusinya di APBD perubahan. Lanjutnya bila diper­cepat dengan pergeseran anggaran itu sulit, karena antar OPD tidak bisa, jadi ujungnya menunggu di perubahan pada bulan Oktober.

“Jadi, ade-ade kuliah saja, pemda tahu kewajiban untuk membayar biaya tersebut,” tandasnya.

Ia juga menasehati para maha­siswa yang dianggap tidak tahu berterima kasih kepada pemerintah.

“Demo ade-ade ini sangat disayangkan, kita kasih sekolah, kita lagi didemo. Ini sama dengan sudah kasih makan berak kembali di piring,” ucapnya dengan nada kesal.

Sementara itu, Sekda Aru, Yacob Ubyan juga meminta mahasiswa untuk mengambil cuti satu semester.

“Seharusnya pihak kampus tidak boleh memulangkan ade-ade karena, biaya makan minum itu sudah dibayarkan, jadi kalau sudah bayar, maka kampus harus kembalikan, karena ade-ade sudah dipulang­kan,” ungkapnya.

Olehnya, ia meminta mahasiswa tetap fokus belajar, semuanya itu menjadi tanggungjawab pemda terkait dengan biaya. (S-11)