Pasca Pengumuman resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah membuat masyarakat miskin berada pada posisi yang semakin sulit. Ber­bagai aksi peno­lakan dan kritikan, baik yang dilaku­kan oleh Mahasis­wa, Organisasi kema­syarakatan hingga unsure Masyarakat itu sendiri baik di Kan­tor-kantor Peme­rintah, Par­lemen dan berbagai Lem­baga yang diper­caya dapat me­nam­pung serta melanjutkan aspi­rasi mereka, yang mengalami kesuli­tan hidupnya. Ber­bagai argument yang telah dikemu­kakan oleh peme­rintah melalui ber­bagai media massa, mengapa BBM tersebut harus dinaikkan menjadikan masyarakat diam dalam kepasrahan saat ini aksi-aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM semakin berkurang bahkan semakin jarang terdengar dalih pemerintah bahwa subsidi yang selama ini dilakukan tidak tepat sasaran karena lebih banyak mensubsidi kelompok orang kaya, sehingga lebih baik memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan langsung, sementara masyarakat  bukanlah alasan pembenaran yang tepat. Apalagi seandainya dalam hal ini terselip adanya kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi langkah yang diambil pemerintah mungkin ada benarnya, tapi masalahnya sekarang sebagian besar masyarakat masih berada dalam kesulitan ekonomi akibat pasca covid 19 dan jenuhnya perputaran ekonomi. Kenaikan harga BBM tersebut selanjutanya akan menimbulkan efek spiral yaitu kenaikan harga barang   dan jasa yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dari data persen secara nasional  dan pada bulan September 2022 inflasi sebesar 1,17 persen (Sumber data BPS). Dengan harga BBM bersubsidi diprediksi akan menyebabkan tingkat inflasi akan semakin meningkat lagi. Hal ini diakibatkan kenaikan bersamaan dengan tahun ajaran baru bagi anak sekolah, akan membuat keadaan semakin bertambah parah efek domino akan semakin besar dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang bisa mencapai dua kali lipat. Yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut adalah masyarakat miskin akan semakin terjepit. Kenaikan harga BBM menyebabkan semakin meningkatnya biaya produksi suatu industri yang akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi, kenaikan BBM juga akan diikuti dengan naiknya ongkos transportasi baik darat, laut maupun udara, akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, apalagi untuk provinsi kepulauan seperti Maluku ini, yang mana sebagian besar kebutuhan pokok berasal dari luar daerah.

Salah satu sektor yang terpukul dengan kenaikan harga BBM adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Selama ini sektor UMKM memegang peranan yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena sektor ini terbukti mampu memberikan kontribusi sebesar 57-60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 56 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Jelasnya dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM adalah akan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengangguran yang selanjutnya akan berakibat tingginya angka anak putus sekolah dan berbagai masalah kesehatan bahkan lebih jauhnya lagi adalah akan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas.

Langkah Pemerintah selama ini adalah dengan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat, dalam bentuk BLSM bukanlah merupakan solusi yang tepat, karena hanya bersifat sementara dan instant. Pengalaman menunjukkan bahwa BLSM yang dulunya bernama BLT lebih banyak menimbulkan permasalahan baru dibandingkan menyelesaikan masalah, berapa banyak bantuan tersebut yang salah sasaran, apapun alasanya pemberian BLSM bukanlah merupakan langkah yang bijak akan tetapi akan lebih baik dan mendidik jika dana BLSM yang jumlahnya triliunan rupiah itu disalurkan melalui proyek padat karya, membantu usaha-usaha mikro dan usaha rumah tangga atau bahkan untuk mendirikan pabrik-pabrik rumahan diseluruh Indonesia sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja, Pemerintah harus dapat menyelamatkan masyarakat miskin dari tekanan inflasi dengan mengawasi dan mengontrol kenaikan-kenaikan harga barang-barang dan ongkos transport yang terjadi. Jangan biarkan masyarakat miskin bertambah frustasi dalam posisi yang semakin tak berdaya, semoga. Oleh: WELLEM RIRIHATUELA, SE. MM PENGAWAS PEMERINTAHAN (PPUPD)  INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU.