AMBON, Siwlaimanews – Pada tahun 2025 nanti, diperkirakan tingkat inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku, masih berada dalam peta 2,5 persen.

Hal ini didukung oleh terkendalinya inflasi komunitas pangan dan hortikultura, seiring masukkan yang terjaga melalui upaya tim pengendali inflasi daerah, dalam meningkatkan produksi dan patokan melalui program penguatan implementasi perspektif dan korporatisasi pertanian.

Disisi lain, risiko tekanan inflasi komunitas perikanan tetap perlu diwaspadai, seiring dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga menjadi faktor produksi perikanan lebih jauh tetap ada risiko impor impression yang berpengaruh pada kualitas harga komunitas global.

“Mari melangkah ke depan dengan optimis dan waspada protektor ekonomi di Provinsi Maluku untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi penguatan sinergi terutama untuk tiga hal, yakni reformasi yaitu pengendalian inflasi dan optimalisasi belanja daerah yang pertama untuk keberlanjutan reformasi struktural perlu terus diupayakan,” pinta Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Rawindra Ardiansah dalam paparannya di pertemuan tahunan BI 2024 yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Ambon, Senin (2/12).

Dijelaskan, komoditas perikanan tangkap menunjukkan perekonomian Maluku tercermin pada angka korelasi yang cukup tinggi, disisi perkembangan inflasi tingkat gabungan kota Provinsi Maluku terjaga dalam target sasaran inflasi nasional ditengah tantangan sensi geopoli dunia yang berpengaruh pada harga komunitas global.

Baca Juga: Hari Ini, Nasib KPPS TPS 42 Ditentukan

Inflasi tahunan Maluku, juga tetap terjaga kuat dalam rentang target sasaran 2,13 persen pada Oktober 2024 dan secara kelompok, makanan minuman dan tembakau masih menyumbang andil inflasi terbesar sehingga hal ini perlu menjadi fokus bersama.

“Meski demikian, perkembangan inflasi yang telah terkendali ini tentu tidak terlepas dari peran TPID Maluku maupun kabupaten/kota yang telah melakukan berbagai program inflasi dengan pendekatan 4K, termasuk dalam gerakan nasional pengendalian operasi,” papar Ardiansah.(S-25)